oleh

Kuasa Hukum Importir Sabang Minta Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai Diberi Sanksi

PENANEGERIAceh – Sidang perdana terkait gugatan perkara barang importir yang kini ditahan Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh dan Kepala Bea Cukai Sabang, di Sabang, mulai disidangkan, di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa (30/10).

Dalam sidang perdana itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Juandra, SH didampingi dua anggota Sayed Kadimsyah, SH dan Nurmiati, SH.

Namun, tergugat utama Menteri Keuangan (Menkeu), Direktur Jenderal Bea Cukai dan Kepala Kantor Bea Cukai Sabang tidak hadir dalam sidang tersebut.

Nasrullah Abdulrahman, SH selaku Kuasa Hukum penggugat importir Munirwan M Alamy, menggugat serta menuntut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) wajib membayar ganti rugi material dan inmaterial kepada importir, masyarakat Sabang serta rakyat Aceh yang merasa dirugikan sebesar Rp 200 miliar.

Nasrullah sebagai kuasa hukum penggugat juga meminta Ketua Majlis Hakim untuk dapat memberi sanksi berat kepada yang tergugat.

“Ini karena tidak hadir pada persidangan perdana, dan tidak mengirim wakilnya serta tidak menghargai proses persidangan,” katanya melalui siaran pers yang diterima Penanegeri.com, Rabu (31/10).

Baca Juga  Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada Reduction (Pengurangan) Pajak Pertambangan

Menurutnya, perbuatan tergugat melawan hukum karena ditahannya barang-barang import asal Malaysia oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh dan Kepala Bea Cukai Sabang yang dipasok  penggugat di pelabuhan bebas Sabang  melalui, PT Awe Geutah agar hadir pada persidangan selanjutnya.

Diakui Nasrullah, kehadiran mereka sebenarnya sangat penting untuk menjelaskan status dan hambatan yang dilakukan oleh bawahannya, Bea Cukai Aceh dan Bea Cukai Sabang terkait  import barang.

Di samping itu, ketidakhadirnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang ikut turut tergugat di persidangan, juga suatu prestasi yang tidak baik.

“BPKS merupakan leading sektor, artinya posisi mereka langsung dilapangan, tahu persis kondisi yang objektif dan ril apa yang sesungguhnya terjadi di Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang selama ini,” tegasnya.

Sementara tergugat lainnya ikut hadir dan memenuhi panggilan, baik Gubernur Aceh, DPRA meskipun mereka dihadiri melalui kuasa hukumnya pada sidang perdana ini.

Di bagian lain pengacara, Riska Yusfa, SH, MKn yang juga Wakil Ketua LBH Aceh mengatakan, sidang ini menyinggung kepada hakim, tentang kemungkinan akan ada penambahan subjek hukum yang ditambah ke depan, yakani KADIN Aceh sebagai tergugat.

Baca Juga  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Jadi Menteri Keuangan Terbaik di Dunia

Alasannya, tambah Riska Yusfa, dari pertimbangannya, KADIN akan juga dimasukkan dalam deretan sebagai turut tergugat.

Ditambahkan Nasrullah Abdulrahman SH, dalam hal ini KADIN juga perlu menjelaskan persoalan, hambatan yang dialami pengusaha importir yang membawa masuk barang dari luar negeri. Lalu importir mana saja yang pernah bermasalah di Sabang.

Tentunya KADIN Aceh memiliki alasan, kalau menyangkut dengan import barang melalui pelabuhan bebas Sabang dapat dijelaskan menyeluruh serta tetap transparan.

“KADIN sejatinya berkewajiban melindungi dan membina pengusaha dalam perannya, di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelanuhan Bebas. Secara hukum sangat relevan untuk diajukan ke Pengadilan,” tegasnya.

Komentar

Berita Terbaru