oleh

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Uji Materi terhadap Tiga Pasal Kesusilaan

PENANEGERI, jakarta-  Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi (judicial review) tehadap tiga pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kesusilaan, hari Kamis (14/12).

Ketiga pasal itu adalah pasal 284 tentang perzinaan, pasal 285 tentang perkosaan, dan pasal 292 tentang pencabulan.

Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Konsititusi menyatakan ketentuan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (14/12).

Dengan putusan ini, pasal Pasal 284 tentang perzinahan, tetap hanya bisa dikenakan bila pelakunya telah kawin namun melakukan hubungan zina di luar pernikahan, merupakan delik aduan. Para pemohon judicial review memohon bahwa pasal perzinahan yang terbatas dalam kaitan pernikahan, dimohonkan untuk diperluas ke konteks di luar pernikahan.

Pasal 285 tentang perkosaan, yang tadinya terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki.

Selain itu, dengan Pasal 292 tentang pencabulan, pidana hanya bisa dikenakan pada orang dewasa yang mencabuli orang lain yang belum dewasa. Para Pemohon judicial review meminta untu dihilangkan batasan umurnya

Putusan Mahkamah Konstitusi ini diwarnai dissenting opinion alias perbedaan pendapat empat hakim konstitusi. Dari sembilan hakim MK terdapat empat hakim yang memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion atas putusan tersebut, yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams dan Aswanto.

Sementara lima hakim konstitusi yang menolak permohonan pemohon adalah Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul, dan Suhartoyo.

Dalam putusan yang dibacakan Kamis (14/12), dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji-materi, tidak bertentangan dengan konsitusi.

Beberapa waktu lalu permohonan Uji Materi terhadap pasal-pasal tersebut telah diajukan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Euis Sunarti dan 11 orang warga lain. (*)

Komentar

Berita Terbaru