oleh

Marsekal Hadi Tjahjanto, Calon Tunggal Panglima TNI

PENANEGERI, Jakarta – Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI. Nama Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi pilihan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret-April 2018.

Marsekal Hadi Tjahjanto adalah satu-satunya nama yang disodorkan Presiden Jokowi kepada DPR.

Marsekal Hadi merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.

Marsekal Hadi Tjahjanto meraih bintang satu saat menjabat Direktur Operasi dan Latihan Basarnas (Dirops dan Lat Basarnas) 2011-2013. Kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU 2013-2015 dan Komandan Lanud Abdulrachman Saleh 2015. Selanjutnya menjabat menjadi Sekretaris Militer Presiden 2015-2016.

Kemudian Marsekal Hadi dipromosikan menjadi Irjen Kemhan pada Oktober tahun 2016, dan pada Januari 2017 Marsekal Hadi Tjahjanto diangkat menjadi Kepala Staf TNI AU (KASAU).

Secara resmi Mensesneg Pratikno telah menyerahkan nama calon Panglima TNI usulan Presiden Joko Widodo ke DPR RI, yakni nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto yang diajukan sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

Baca Juga  Spektrum Ancaman Perkembangan Dunia Kemiliteran Semakin Kompleks   

“Saya menerima Mensesneg Pratikno, yang menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah menerima Pratikno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

“Pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru. Hanya satu nama (tunggal) yang tadi disampaikan,” imbuhnya.

Untuk itu Fadli Zon menuturkan akan segera berkoordinasi dengan pimpinan Komisi I untuk segera mengadakan fit and proper test kepada calon tunggal, Marsekal Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat sebagai KSAU.

“Jadi, di dalam surat juga disampaikan keinginan untuk bisa diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nanti tentu kita akan koordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan fraksi-fraksi yang ada di dalam Badan Musyawarah (Bamus) nanti untuk mengagendakannya (fit and proper test),” kata Fadli Zon.

Setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR RI, maka akan dibahas dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan. (*)

Komentar

Berita Terbaru