oleh

Masyarakat Aceh Utara Minta PNS Netral di Pemilu 2019

PENANEGERI, Aceh Utara – Memasuki tahapan Pemilu 2019, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Utara diminta untuk tetap netral. PNS juga diminta agar tidak mempengaruhi orang lain untuk mendukung partai-partai tertentu.

“Kita sangat berharap aparatur negara di kabupaten ini agar tetap netral di Pemilu 2019 mendatang. Yang namanya pegawai, termasuk kepala desa harus benar-benar netral,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Jambo Aye, Abdul Rafar kepada Penanegeri.com, Senin (24/9).

Kepada penegak hukum, dirinya berharap untuk tidak segan-segan memberikan sanksi pada oknum PNS yang terlibat dalam politik praktis. Untuk mencegah hal tersebut, ia juga berharap pengawas dan penyelenggara Pemilu untuk terus memonitor pergerakan PNS.

“Kita harus sama-sama menjalankan politik sehat. Kalaupun sangat mendukung suatu partai, PNS semestinya menyembunyikan dalam hati saja, tidak perlu memperlihatkan pada publik bahwa dirinya mendukung suatu partai,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Zulkifli, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Lhoksukon. Menurut Zulkifli, jika terdapat seorang PNS yang diduga terlibat politik, lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemberian sanksi.

Baca Juga  Survei LSI : 5 Partai Bisa Tak Lolos Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019

Selain itu, Zulkifli juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri.

Komentar

Berita Terbaru