oleh

Mendagri RI Ingatkan Ormas Harus Berdasar Pancasila

PENANEGERI, Jakarta – Mendagri RI Tjahjo Kumolo mengingatkan organisasi di tanah air harus berasaskan Pancasila.

Hal ini terutama terkait telah maraknya keresahan masyarakat di sejumlah daerah yang menolak paham khilafah dari Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, di mana paham khilafah dapat berpotensi bertentangan dengan paham NKRI yang berdasar Pancasila.

“Setiap warga negara berhak membentuk organisasi, tapi harus mencantumkan asas tunggal Pancasila. Harus Pancasila dan menerima NKRI,” kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Setiap organisasi mendaftarkan diri sebagai organisasi Pancasila, namun buktinya menentang bisa disebut organisasi liar. Pemerintah bisa menindak tegas organisasi tersebut.

“Kalau dia melakukan anarki dan lain -lain, menurut saya, walaupun dia mendaftar pakai asas Pancasila tapi pada praktiknya tidak, pemerintah tetap bisa membatalkan. Berarti dia organisasi liar,” terang Mendagri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah RI berhak membubarkan organisasi massa, jika tidak sesuai dengan konsep kebhinekaan RI, NKRI, dan dasar negara Pancasila.

“Setiap warga negara berhak membentuk organisasi. Tapi harus mencantumkan azas tunggal Pancasila dan menerima NKRI,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

“Misalnya HTI. Di Kemendagri enggak terdaftar, tapi terdaftar di Kemenkumham lalu mencantumkannya ideologi Pancasila. Namun di luar teriak-teriak anti- Pancasila. Nah, pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu,” lanjut dia.

Untuk diketahui, belum lama ini Polda Metro Jaya melarang kegiatan HTI yang dianggap tak berizin. Ternyata hal serupa juga terjadi di daerah-daerah.

Sejumlah elemen masyarakat diberbagai daerah juga telah memprotes kegiatan HTI itu karena konsep khilafah yang diusungnya.

Salah satu kegiatan yang batal digelar adalah, agenda HTI dengan tema ’’Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat’’. Kegiatan itu awalnya direncanakan untuk digelar di Balai Sudirman Jakarta pada 23 April 2017 lalu. Namun, batal karena tak diizinkan kepolisian.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa organisasi masyarakat (Ormas) yang tak mengakui ideologi NKRI yang berdasar Pancasila, berarti menyimpang dari ideologi NKRI yaitu Pancasila.

Bila ingin hidup di Indonesia maka harus mengakui dan sejalan dengan ideologi Pancasila.

Dia mengatakan, prinsip tersebut harus tercantum dalam AD/ART mereka. Termasuk dalam implementasinya di lapangan juga tidak boleh menyimpang.

“Kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi sampai diucapkan dan digerakan, maka ormas ini sudah melawan pemerintah yang sah,” kata Tjahjo usai melakukan upacara peringatan Hardiknas di Kemendagri, Selasa (2/5).

Menurut dia, pemerintah bisa saja membatalkan ormas yang dianggap tak sesuai dengan ideologi NKRI.

“Perorangan saja kalau teriak-teriak anti Pancasila bisa ditahan, apalagi ormas. Kalau mereka ingin hidup di Indonesia, prinsipnya setiap kegiatan mereka harus menjaga keutuhan NKRI dan hormati ideologi bangsa,” tegas Mendagri Tjahjo. (*)

 

Komentar

Berita Terbaru