oleh

Menkeu Sri Mulyani : Ubah Ancaman Teknologi Jadi Peluang Ekonomi

PENANEGERI, Bali – Menkeu Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam acara Pathway to Prosperity Rountable Breakfast yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018, acara ini membahas “Inclusive Growth and International Governance in The Digital Age” di Uluwatu Room BNDCC, Nusa Dua, Selasa (9/10/2018).

Dalam acara itu Menkeu Sri Mulyani mengatakan perkembangan teknologi sering kali membawa tantangan dan kesempatan bagi perekonomian suatu negara. Ini penting bagi negara-negara di dunia untuk mengubah risiko menjadi kesempatan.

“Hari ini kita banyak membahas tentang kedaulatan data (data sovereignity), keamanan data dan pendidikan IT. Terkait dengan pendidikan IT, Presiden Indonesia Bapak Jokowi membuat inisiatif mengundang Jack Ma untuk memberikan course,” ucap Sri Mulyani, Selasa (9/10/2018 ) di Bali.

Untuk itu menurutnya harus mendorong percepatan penyesuaian kebijakan yang ada agar inovasi yang terjadi tidak tertahan oleh peraturan.

“Sementara di Indonesia ada Gojek dan Tokopedia yang berkembang sangat cepat. Kita harus bisa catch up dengan policy,” ujar Menkeu.

Sinergi antara para pemangku kepentingan di berbagai level dibutuhkan agar perkembangan teknologi bisa menguntungkan semua pihak di Revolusi Industri 4.0 ini. Dalam hal ini, Menkeu mengajak semua negara untuk mengupayakan itu bersama.

Sri Mulyani adalah Co-Chair dari Pathway to Prosperity Commission bersama Melinda Gates, yang memiliki tujuan menumbuhkan diskusi dan mendorong solusi antar negara untuk membuat perkembangan teknologi semakin berguna untuk menguntungkan negara-negara miskin dan kaum marjinal.

Menurutnya sangat penting untuk seluruh negara-negara di dunia untuk mengubah ancaman risiko, terkait teknologi digital menjadi keuntungan potensial, dan memikirkan bagaimana langkah yang harus diambil setiap negara untuk mengambil kesempatan ini.

“Ada kebutuhan sosial di tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk menghadapi revolusi industri baru ini yang akan menyebabkan pemerintah, warga negara dan swasta bekerja sama dan bersama-sama mempertimbangkan prinsip kerjasama ke depan dan lintas kebijakan,” ujarnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru