oleh

Menko Polhukam Wiranto : 500 Pucuk Senjata itu untuk Pendidikan BIN

PENANEGERI, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal (Purn) Wiranto menjelaskan bahwa mengenai pemberitaan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait pembelian 5.000 (lima ribu) pucuk senjata, maka Menko Polhukam Wiranto menjelaskan, informasi yang benar yaitu pengadaan 500 (lima ratus) pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.

Menko Polhukam Wiranto menjelaskan sudah melakukan komunikasi dengan Kapolri, TNI, BIN, dan sejumlah pihak lain yang terkait. Menurutnya, pernyataan itu terkait masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam pembelian senjata.

“Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen,” kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9).

Wiranto menegaskan senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 (lima ratus) pucuk, bukan 5.000 (lima ribu) pucuk senjata api.

Baca Juga  Oknum Polisi Diamankan di Bandara El Tari karena bawa Senpi tanpa Surat Ijin

“Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri,” jelas Wiranto.

Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dengan menggunakan APBN, dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah.

“Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah,” jelas Menko Polhukam Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto juga menegaskan bahwa tidak perlu hal ini dipolemikkan lagi.

“Masalah ini tidak perlu dipolemikan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja. Panglima TNI merasa bahwa perlu perizinan dari Mabes TNI karena standar TNI, tapi ternyata itu non standar TNI, oleh karena izin cukup dari Mabes Polri,” jelasnya.

“Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan, tidak ada masalah, selesai,” tambah Wiranto.

Maka hal ini tidaklah mengganggu stabilitas nasional.

“Apakah karena keadaan genting sebab ada kekuatan yang ada di masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional? Saya kira tidak pada tempatnya dihubungkan dengan hal ini (pembelian senjata),” tegas Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Minggu (24/9).

Baca Juga  Senjata Api Impor Sudah Tiba di Indonesia

Wiranto menjelaskan bahwa senjata yang dipesan BIN memang berbeda dengan senjata yang biasa digunakan oleh militer Indonesia. Karenya, kata dia, izin pembelian cukup ke Mabes Polri dan tidak perlu ke Mabes TNI.

“Dari penjajakan dan penelitian yang kami lakukan. Pembelian senjata dari Pindad bukan standar TNI itu memang tidak perlu minta ijin ke Mabes TNI. Tapi cukup Mabes Polri dan itu sudah dilakukan,” jelas Wiranto.

Karena itu, pengadaan senjata ini tidak perlu mendapat persetujuan dari Presiden. Berdasarkan prosedur, kata Wiranto, pengadaan senjata semacam ini hanya perlu minta izin dari Mabes Polri. “Dan bukan (izin) dari Mabes TNI. Izin sudah diajukan,” jelasnya.

Untuk itu, Wiranto pun meminta semua pihak tak lagi menjadikan persoalan ini sebagai sebuah polemik, karena mengenai hal ini telah di klarifikasi agar semua pihak menjadi jelas.

“Isu mengenai ini kita tutup. Karena tidak perlu dikhawatirkan ada satu kekuatan-kekuatan lain yang akan menganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional, tidak sama sekali,” pungkas Jenderal (Purn) Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. (*)

Komentar

Berita Terbaru