oleh

Menteri Kominfo Perkenalkan Sistem Tiket Pengaduan Online Konten Negatif

PENANEGERI, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah meluncurkan sistem ticket pengaduan konten negatif dalam upaya menanggulangi konten-konten negatif di dunia maya atau ranah internet.

Menkominfo Rudiantara menyampaikan, berbeda dengan sistem pelaporan konten yang sudah ada sebelumnya, dengan sistem ini prinsip transparansi bisa lebih dijalankan, di mana masyarakat yang mengadukan konten negatif dapat mengetahui perkembangan dari pengaduannya.

“Masyarakat berhak tahu sampai sejauh mana aduan konten tersebut diproses. Kita harus mengubah mindset untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” kata Rudiantara, di acara soft launching sistem ticketing pengaduan konten, di Jakarta.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara telah memperkenalkan sistem tiket untuk pengaduan konten negatif di media sosial (medos) dan internet.

Kehadirannya ditujukan untuk meminimalisasi, bahkan menghilangkan konten negatif di dunia maya. Masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Kemkominfo melalui web trustpositif.kominfo.go.id, email [email protected], serta WhatApp pada nomor 08119224545.

Menteri Rudiantara menjelaskan, dengan sistem ticketing, pihaknya menerapkan prinsip transparansi. Harapannya, masyarakat yang mengadukan konten negatif akan mengetahui proses pengaduannya sudah sampai di mana dan bisa mengetahui, apakah proses aduannya sudah selesai, atau belum.

“Masyarakat berhak tahu, sampai sejauh mana aduan konten tersebut diproses. Kami meminta partisipasi dam transparansi dari masyarakat. Kami harus merubah mindset untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” kata Menkominfo Rudiantara di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban dalam upaya pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konten negatif di antaranya menyangkut SARA, Ujaran Kebencian (hate speech), konten pornografi, konten informasi hoax, konten berisi muatan perjudian, dan konten berisi paham radikalisme/ terorisme, yang semuanya itu melanggar Undang-undang, terutama UU ITE.

Pendekatan yang diterapkan adalah dua sisi, yaitu melalui pengendalian sosial dan budaya, serta pengendalian melalui sarana teknologi informasi.

Pelaksanaan penanganan konten negatif merupakan perwujudan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Tindakan ini sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dan berbagai lembaga melalui pengaduan konten negatif. Pendekatan pengendalian secara teknologi ini sangat erat dengan koordinasi dengan penyelenggara jasa akses internet (ISP) dan penyedia layanan aplikasi/konten,” jelasnya.

Menteri Rudiantara menjelaskan, sistem tiket pengaduan ini terbagi dalam tiga tahapan.

Tahap Pertama adalah tahap pelaporan, di mana pelaporan bersumber dari masyarakat dengan cara mendaftarkan diri pada situs aduankonten.id, mengunggah URL dan screenshot konten negatif, dan memberikan deskripsi alasan pelaporan.

Tahap Kedua berupa verifikasi sebagai proses untuk menganalisa laporan tersebut. Jika termasuk konten negatif, maka akan mendapatkan rekomendasi penapisan dari verifikator. Jika konten yang dilaporkan berkaitan dengan kewenangan instansi lain, maka konten akan diteruskan ke instansi tersebut untuk mendapatkan rekomendasi penapisan.

Tahap Ketiga  merupakan  tahap persetujuan penapisan yang dibagi menjadi dua. Bila melalui website atau aplikasi, maka akan diinput ke dalam database black list. Namun apabila melalui pengaduan media sosial, maka akan diberikan rekomendasi penapisan ke penyelenggaran media sosial.

Dengan sistem ticketing ini, setiap aduan konten yang diterima akan diberikan nomor tiket. Dengan nomor tiket tersebut, maka pemohon dapat mengecek status aduannya.

Selama periode 1 Januari sampai akhir Juli 2017, Kemkominfo telah menerima sebanyak 32.465 aduan dari masyarakat terkait adanya konten negatif di internet. Dari jumlah tersebut, kategori SARA, ujaran kebencian (hate speech), pornografi dan informasi  hoax menempati tiga urutan tertinggi pengaduan konten negatif dari masyarakat luas. (*)

Komentar

Berita Terbaru