oleh

MUI Dukung Langkah Pemerintah Bubarkan HTI

PENANEGERI, Jakarta- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin dengan tegas mendukung langkah pemerintah RI yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7).

“Ya sepanjang pemerintah punya bukti-bukti yang jelas, MUI akan mendukung langkah-langkah pemerintah,” kata KH Ma’ruf yang menambahkan bahwa  pemerintah memiliki hak mengeluarkan Perppu Ormas.

“Jika mereka merasa tidak suka bisa menggugat di pengadilan. kalau dia tidak merasa anti Pancasila bisa menggugat di pengadilan,” kata KH Ma’ruf.

KH Ma’ruf menuturkan Perppu Ormas tersebut dapat membubarkan kelompok maupun ormas yang anti Pancasila. “Kalau HTI yang termasuk anti Pancasila ya bubarkan,” lanjut KH Ma’ruf.

Sikap MUI juga mendukung pemerintah membubarkan Ormas yang terbukti bertentangan dengan Pancasila, dengan memakai Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan kajian terkait Ormas HTI. Ia mengatakan, sikap ulama di Indonesia tegas menolak keberadaan ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Baca Juga  Tolak Perppu Ormas, HTI Aceh Gelar Konfrensi Pers

Namun, KH Ma’ruf juga mengingatkan pemerintah agar tak sewenang-wenang menggunakan Perppu tersebut untuk membubarkan ormas lain yang belum terbukti anti-Pancasila.

“Jangan sampai Perppu itu jadi alat untuk menghabisi ormas-ormas, jadi yang remang-remang juga dihabisi, saya kira itu dihindari. Kalau fokusnya pada HTI, ya pada HTI. Jangan yang lain disasar. Nanti membuat kegaduhan,” lanjut KH Ma’ruf.

Pemerintah RI secara resmi telah mencabut status badan hukum HTI berdasarkan Perppu Ormas, dengan  dicabut status badan hukumnya maka secara resmi HTI telah dibubarkan Pemerintah RI.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris sebelumnya mengatakan, pencabutan status badan hukum HTI telah melalui pertimbangan matang berdasarkan fakta yang dihimpun.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Baca Juga  Tolak Perppu Ormas, HTI Aceh Gelar Konfrensi Pers

“Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut,” ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7)

Atas pencabutan Badan Hukum HTI, maka jJuru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan melakukan upaya hukum melalui kuasa hukumnya yaitu Yusril Ihza Mahendra. (*)

 

Komentar

Berita Terbaru