oleh

Musda IV KNPI Aceh Tamiang Batal Digelar

-Aceh-19 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – DPD KNPI Aceh Tamiang dikabarkan batal menggelar Musda ke IV, hal itu tertuang dalam surat nomor 44/B/KNPI-ATAM/XII/2017 perihal penundaan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan musda IV KNPI Kabupaten Aceh Tamiang.

Informasi diperoleh Penanegeri.com menyebutkan, pelaksanaan Musda semula dijadwalkan tanggal 16 – 17 Desember 2017 sesuai jadwal yang telah diberikan DPD KNPI Aceh Tamiang kepada seluruh pimpinan OKP dan Ketua PK KNPI. Namun, secara tiba – tiba di batalkan secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima secara logika oleh DPD KNPI Aceh Tamiang. Hal itu sontak membuat kekisruhan di internal pemuda yang memunculkan sejumlah spekuliasi tentang adanya upaya pemenangan salah satu bakal calon yang diusung oleh unsur dewan pimpinan daerah.

Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah Aceh Tamiang, Husni Mubarak kepada Penanegeri.com, Jumat (15/12) menyampaikan rasa kecewa dan keprihatinannya atas beredarnya surat itu.

“Bagaimanapun proses tahapan Musda IV telah terjadwal secara baik. Tahapan demi tahapan sudah dilalui. Lalu mengapa bisa terbit surat penundaan? Kami mengangap bahwa ketua KNPI Aceh Tamiang tidak mampu melaksanakan Musda,” sesalnya.

Master lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta itu juga mengungkapkan, bahwa dasar surat penundaan yang dirilis itu tidak jelas dan tak mendasar.

“Ini jelas bentuk kepanikan. Biasanya orang yg panik itu ya tidak paham. Bingung mau buat apa.

Bingung karena ada kebohongan yang terus disembunyikan. Sekali berbohong maka kebohongan lain terus mengikutinya”, tuturnya.

Menyikapi hal itu, Husni mengakui bahwa dirinya telah menyurati DPD KNPI Aceh untuk membekukan DPD KNPI Aceh Tamiang.

“Kita sudah surati KNPI Aceh agar KNPI Aceh Tamiang dibekukan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada majelis pemuda indonesia (MPI) serta OKP sebagaimana yang diatur oleh AD/ART KNPI,” tandasnya.

Hal senada juga diutarakan Ketua Generasi Muda Demokrat (GMD) Aceh Tamiang, Bunyamin.

“Karena KNPI ini sebagai kawah candradimuka pembentukan kader – kader pemuda yang handal sebagai penerus bangsa, kami berharap unsur DPD baik provinsi dan kabupaten dapat memberikan pengajaran tentang bagaimana berorganisasi yang baik dan benar,” ujarnya.

Jika membaca isi surat yang diposting di media sosial, sambung Bunyamin, memang terkesan aneh terutama dipoint 3. Disini bisa sama – sama kita baca surat bernomor 43/B/KNPI-ATAM/XII/2017 yang ditujukan ke DPD KNPI Aceh tanggal 13 Desember 2017 berisi permintaan penundaan dan penjadwalan ulang kegiatan musda IV.

“Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah mengapa harus ada penjadwalan ulang? Apakah ada yang salah dengan tahapan proses yang sudah dilalui? Apakah terdapat hambatan di pihak penyelenggara Musda sehingga ditunda? Dan masih banyak lagi yang masih menjadi tanda tanya yang berujung timbulnya dugaan negatif,” ucap Bunyamin penuh nada tanya.

Ia menambahkan, kenapa bisa terbit surat bernomor 44/B/KNPI-ATAM/XII/2017, sementara surat yang bernomor 43/B/KNPI-ATAM/XII/2017 belum ada jawaban secara resmi dari DPD Aceh.

“Jika ada, seharusnya DPD KNPI Aceh Tamiang mencantumkan itu sehingga informasi dapat tersampaikan secara terbuka,” harapnya.

Bunyamin berharap pelaksanaan Musda KNPI yang seyogyanya menjadi ajang pendidikan organisasi bagi pemuda dapat terlaksana secara baik sesuai jadwal yang telah disampaikan kepada publik.

Sementara itu dari internal DPD KNPI Aceh Tamiang sendiri sangat menyayangkan adanya surat penundaan pelaksanaan Musda IV yang esok hari akan diselenggarakan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD Aceh Tamiang, Adi Sartika.

“Saya sebagai unsur DPD II sangat menyayangkan tindakan konyol yang dilakukan oleh ketua DPD KNPI Aceh Tamiang yang menunda pelaksanaan Musda ke IV. Musda harus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak bisa dibatalkan hanya dgn surat yang tidak jelas dasarnya,” bebernya.

Menurt Adi, surat itu dikeluarkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang banyak (OKP). Bagaimana mungkin peserta dan peninjau sudah jelas ada, begitu pula bakal calon juga telah mendaftar sesuai jadwal kenapa mau dibatalkan?

“Dan anehnya lagi pemberitahuan penundaan hanya melalui surat yang tidak berisikan alasan penundaan, harusnya OKP yang telah mendaftar dipanggil terlebih dahulu untuk rapat membahas penundaan ini,” sarannya.

Adi menilai kondisi ini telah membuktikan bahwa panitia yang telah dibentuk oleh Ketua DPD KNPI Aceh Tamiang tidak mampu dan dianggap gagal melaksanakan Musda.

“Saya apresiasi para pengurus OKP yang telah berkomitmen dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat dengan mendaftar sesuai jadwal dan oleh karenanya saat ini saya meminta SC serta OC juga harus menjaga komitmen itu,” pintanya.

Dirinya juga meminta DPD I harus bersikap bijak serta cermat dalam menyelesaikan persoalan ini dan menyarankan DPD I untuk menunjuk caretaker pelaksanaan Musda agar persoalan ini tidak berlarut – larut dan berdampak menjadi lebih besar.

“Atau jika DPD I juga tidak merespon maka MPI harus mengambil alih sesuai ART KNPI pasal 33 ayat 3. Sekali lagi saya mengajak kawan – kawan dewan pengurus mari kita ikhlaskan saja siapapun yang terpilih nanti karena KNPI ini bukanlah warisan yang abadi buat kita,” pungkas Adi Sartika.

Komentar

Berita Terbaru