oleh

 Nama Pramono Anung dan Puan Maharani disebut oleh Setya Novanto Menerima 500 ribu USD

PENANEGERI, Jakarta – Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (Setnov) menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS dari proyek e-KTP. Uang tersebut diberikan oleh Made Oka Masagung.

Setya Novanto mengatakan, dirinya mengetahui hal tersebut setelah Oka dan Andi Agustinus alias Andi Narogong berkunjung ke rumahnya. Mereka memberitahukan kepada Novanto uang dari proyek e-KTP sudah di eksekusi kepada beberapa pihak di DPR RI.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, saya minta maaf ada disampaikan oleh Andi (Narogong) untuk Puan Maharani 500 ribu dolar AS dan Pramono 500 ribu dolar AS. Bu Puan Maharani ketua fraksi PDI-P dan Pramono ada 500 ribu dolar,” kata Setnov dalam sidang e-KTP, hari Kamis, 22 Maret 2018.

Kata Setnov, pemberian itu diceritakan oleh pengusaha Andi Narogong dan rekan Setya Novanto yang juga pengusaha Made Oka Masagung pada akhir 2011.

“Andi Narogong bersama Made Oka itu datang ke rumah. Datang ke rumah menyampaikan ngobrol-ngobrol biasa, Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan, saya tanya wah untuk siapa?” ungkap Novanto.

Baca Juga  Hakim Kusno Gugurkan Praperadilan Setya Novanto

“Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, waktu itu ada Andi untuk Puan Maharani 500 ribu dolar AS dan Pramono 500 ribu dolar AS,” ujar Novanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).

Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3). “Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim.

Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong.

Dalam kasus ini, Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1.

Sementara itu di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah menerima uang dari terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto.

Baca Juga  Setya Novanto (Setnov) Divonis 15 tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Pramono Anung menegaskan, saat proyek e-KTP bergulir, dirinya memang menjabat wakil ketua DPR, namun, jabatannya itu tak berkaitan dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP.

“Periode 2009-2014, saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII. Sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran,” ujar Pramono Anung kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Kamis (22/3).

“Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP,” tegasnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru