oleh

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD Menyebutkan KPK Seharusnya Tahan Setnov

PENANEGERI, Jember – Pakar hukum tata negara Prof Dr Mahfud MD mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya segera menahan Ketua DPR RI Setya Novanto. Apalagi, setelah Setya Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka korupsi kasus dugaan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk kedua kalinya.

“Semestinya iya,” ujar Mahfud MD di aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11).

“Tapi itu terserah KPK juga,” katanya saat diwawancara wartawan. “Memang tidak harus, tapi semestinya perlu,” lanjutnya.

Menurut Mahfud MD, KPK bisa langsung menahan Novanto dengan alasan seperti khawatir menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan tidak kooperatif dengan lembaga antirasuah.

“Jadi bisa bisa ditahan,” ujar Prof Dr Mahfud MD yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Dari tiga alasan yang ia ungkapkan tersebut, kata Mahfud, KPK bisa menggunakan dua alasan yang ada untuk menahan Ketua Umum Partai Golkar itu.

“Nah itu potensi menghilangkan barang bukti dan kooperatif itu bisa jadi alasan (Novanto ditahan),” terang Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara itu.

Baca Juga  Syarat Membuat E KTP Lengkap Dengan Prosedurnya

KPK memang telah kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat sore (10/11). Pengumuman tersangka disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat sore.

Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu telah dibatalkan melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK resmi mengumumkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP lagi. Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan.

“KPK menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. SN selaku anggota DPR RI bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

“SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Baca Juga  Hakim Kusno Gugurkan Praperadilan Setya Novanto

Sebelumnya pada Juli 2017, KPK pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun Novanto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), dan sebagian permohonan praperadilannya dikabulkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Disisi lain pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyatakan seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan atas Novanto pada kasus e-KTP. Dia menyatakan hal itu mengacu pada putusan praperadilan yang dimenangkan Novanto pada September 2017.

Hal ini disampaikan Fredrich usai melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK A Damanik, ke Bareskrim Pori, Jakarta, Jumat (10/11).

Menurut dia, putusan praperadilan itu meminta agar KPK menghentikan penyidikan kliennya sebagaimana yang terdapat pada sprindik nomor 56/01/07/2017.

“Dalam putusan praperadilan nomor 3, yang menyatakan, memerintahkan, ingat memerintahkan, termohon dalam hal ini KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Pak SN, sebagaimana sprindik nomor 56,” kata Fredrich.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga  Blanko e-KTP Sudah Tersedia Kembali

Dalam sidang gugatan praperadilan sebelumnya, Hakim tunggal Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. (*)

Komentar

Berita Terbaru