oleh

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Taruna-Taruni

PENANEGERI, Magelang – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M. dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M., memimpin Sidang Penilaian Penentuan Akhir (Pantukhir) Terpusat Taruna-Taruni, yang diikuti 556 peserta terdiri dari 511 calon Taruna dan 45 calon Taruni Akademi TNI, bertempat di Gedung Lily Rochli Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (2/8/2018).

Dari 556 peserta calon Taruna-Taruni yang mengikuti sidang Pantukhir tersebut, nantinya hanya 521 peserta yang akan dinyatakan lulus sesuai dengan alokasi kebutuhan dengan rincian TNI AD 296 (278 Taruna dan 18 Taruni), TNI AL 110 (100 Taruna dan 10 Taruni), TNI AU 115 (105 Taruna dan 10 Taruni). Bagi peserta yang dinyatakan lulus, nantinya akan mengikuti pendidikan integratif yang akan dibuka mulai 6 Agustus 2018 di Akmil Magelang.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berharap, para calon Taruna dan Taruni yang dinyatakan lulus harus mampu mengikuti pendidikan dengan baik, menyerap segala ilmu dan ditempa menjadi perwira pertama yang handal. “Para Ketua Tim Pemeriksa dan Penguji untuk menyampaikan masukan-masukan berkaitan dengan hasil seleksi masing-masing calon,” katanya.

Dihadapkan pada tantangan TNI di masa depan, Panglima TNI menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia harus tetap konsisten dengan mengutamakan aspek kualitas yang didasarkan pada hasil seleksi. “Perlu juga digaris bawahi bahwa kita akan memilih calon-calon Perwira TNI dengan potensi terbaik. Artinya ia memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, memiliki karakter kepribadian yang baik serta kesamaptaan jasmani yang prima,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Panglima TNI bahwa upaya mencetak perwira-perwira terbaik untuk TNI merupakan amanah mulia dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

”Kita tentu tidak ingin apa yang kita putuskan di kemudian hari tidak memberi manfaat yang maksimal bagi TNI maupun bangsa dan negara. Untuk itu, kebijakan yang diambil hendaknya tetap pada koridor ketentuan yang ada dan mengedepankan kepentingan organisasi,” jelasnya. (*/Pen)

Komentar

Berita Terbaru