oleh

Partai Bulan Bintang Ajukan Gugatan ke Bawaslu

PENANEGERI, Jakarta- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mendaftarkan gugatan ke bawaslu, terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menyatakan PBB tidak bisa menjadi peserta Pemilu 2019 setelah gagal lolos verifikasi faktual.

Yusril Ihza Mahendra, mengaku sangat kecewa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan partainya menjadi peserta pemilu 2019.

Yusril Ihza Mahendcra menyatakan akan mendaftarkan gugatan ke Bawaslu , Senin (19/2) sore.

“Nanti sore jam 4 (pukul 16.00 WIB), kami daftarkan gugatan ke Bawaslu,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/2).

Bahkan Yusril juga menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang siap memidanakan KPU, jika ada konspirasi.

“Bahkan, kami juga siap memidanakan seluruh komisioner KPU jika mereka terlibat dalam konspirasi menggagalkan PBB. Konspirasi ini harus dibongkar!” kata Yusril melalui keterangannyas, Senin (19/2).

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa PBB sudah mendapatkan bukti bahwa pleno KPU Papua Barat telah menyatakan bahwa PBB memenuhi syarat, yakni kepengurusan di atas 75 persen di tingkat kabupaten/kota di sana. Keputusan KPU Manokwari Selatan yang semula menyatakan PBB tidak memenuhi syarat di kabupaten tersebut sudah dikoreksi oleh KPU Provinsi Papua Barat.

Yusril menjelaskan, PBB telah mendapatkan bukti bahwa pleno KPU Papua Barat telah menyatakan bahwa PBB MS (Memenuhi Syarat) di atas 75% kabupaten/kota di sana.

“Keputusan KPU Manokwari Selatan yang semula menyatakan PBB TMS di kabupaten tersebut sudah dikoreksi oleh KPU Provinsi Papua Barat,” kata Yusril.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah memegang berita acara bahwa PBB MS di Papua Barat. Demikian juga dengan rekaman video pengumuman, saksi-saksi serta pemberitaan media lokal.

“Tapi setelah pleno, kami menduga KPU Provinsi Papua Barat mengubah berita acara MS menjadi TMS, dan berita acara itulah yang mereka bawa ke Jakarta,” kata Yusril.

Perubahan hasil pleno itu, kata Yusril, sudah diinformasikan ke KPU RI. Namun, menurut dia, KPU RI justru berbelit-belit sampai hari penetapan.

Akibatnya PBB dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019.

“Berita acara PBB memenuhi syarat di Papua Barat dari KPU Provinsi Papua Barat kami punya. Begitu juga rekaman video pengumumannya, saksi-saksi serta pemberitaan media lokal. Namun, setelah pleno, kami menduga KPU Provinsi Papua Barat mengubah berita acara dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, dan berita acara itulah yang mereka bawa ke Jakarta,” terangnya.

Atas perubahan di luar pleno tersebut, kata Yusril, PBB sudah memberikan informasi ke KPU Pusat. Namun, KPU Pusat, kata dia, masih terbelit-belit sampai acara pengumuman partai peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2018.

“KPU Pusat berbelit-belit sampai saat pengumuman KPU Pusat menyatakan PBB tidak memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat pada satu Kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari Selatan. Akibatnya PBB dinyatakan tidak lolos ikut Pemilu 2019,” ujar Yusril. (*)

Komentar

Berita Terbaru