oleh

PBB Tangguhkan Bantuan Pangan untuk Warga di Rakhine, Myanmar

PENANEGERI, Desk Internasional- Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (World Food Programme -WFP) telah menangguhkan pekerjaan untuk bantuan kemanusiaan pangan di Negara Bagian Rakhine di Myanmar dengan alasan keamanan, karena kekerasan yang makin meningkat dengan korban tewas yang melonjak pada komunitas Muslim Rohingya di Rakhine.

Adanya kerusuhan memperburuk masalah keamanan, mendorong pekerja bantuan PBB ditarik kembali saat lonjakan korban tewas di kawasan Rakhine, Myanmar.

Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ribu Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh untuk menghindari pembunuhan massal yang mereka katakan sedang dilakukan oleh pasukan Myanmar.

Pejabat Myanmar telah menyalahkan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) karena pembakaran rumah di daerah tersebut, namun warga sipil Rohingya mengatakan bahwa sebuah kampanye pembakar dan pembunuhan oleh tentara Myanmar ditujukan untuk memaksa mereka keluar dari negara tersebut.

“Kami berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melanjutkan distribusi ke semua komunitas yang terkena dampak secepat mungkin, termasuk untuk orang-orang yang baru terkena dampak kerusuhan saat ini,” kata WFP dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (2/9).

Baca Juga  Rohingya Putus Asa, Gunakan Rumah sebagai Rakit untuk Lari Menyeberang

Penangguhan operasi bantuan pangan akan sangat mempengaruhi 250.000 pengungsi internal dan “populasi paling rentan lainnya”, kata pernyataan tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar 120.000 orang – kebanyakan dari mereka warga Muslim Rohingya – telah mengandalkan bantuan di kamp sejak 2012, ketika kerusuhan bernuansa SARA menewaskan sejumlah korban dan memicu sebuah krisis yang kembali bergolak di negara Myanmar.

Dalam beberapa hari terakhir, gelombang lain dari 58.600 Rohingya telah meninggalkan kekerasan ke Bangladesh dari Myanmar, menurut badan pengungsi PBB UNHCR.

Lembaga bantuan, termasuk WFP, telah dituduh melakukan tindakan pro-Rohingya dan kerusuhan yang terjadi tiba-tiba memperbaharui masalah keamanan, sehingga bantuan bantuan ditarik kembali.

Pemerintah Myanmar juga menuduh WFP membiarkan jatah mereka jatuh ke tangan “pejuang” Rohingya, yang  oleh pemerintah dituduh melakukan serangan 25 Agustus terhadap pos polisi.

Badan PBB menolak tuduhan tersebut oleh pemerintah Myanmar.

Selama lima tahun terakhir negara Rakhine telah diguncang kerusuhan mematikan akibat konflik SARA (Suku Agama dan ras), namun kekerasan saat ini adalah yang terburuk.

Baca Juga  Kapasitas Penampungan Pengungsi Rohingya makin Penuh

Pada hari Jumat, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bencana kemanusiaan yang menjulang setelah pembunuhan hampir 400 orang – kebanyakan Muslim Rohingya.

“Sekjen sangat prihatin dengan laporan ekses-ekses selama operasi keamanan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar di Negara Bagian Rakhine dan mendesak pengekangan dan ketenangan untuk menghindari bencana kemanusiaan,” demikian bunyi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

Pemerintah Myanmar, mencap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal di Myanmar dan sebagian besar ditolak kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar.

Kaum etnis muslim Rohingya merupakan mayoritas korban tewas dan mengungsi sejak 2012.

Akun media sosial dari korban Rohingya di Bangladesh dan Budha yang melarikan diri ke Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine, mengindikasikan jumlah korban tewas mungkin jauh lebih tinggi.

Dalam wawancara dengan kantor berita Al Jazeera, pengungsi Rohingya berbicara tentang wanita mereka diperkosa dan rumah-rumah dibakar ke tanah.

Pada hari Sabtu (2/9), pemerintah Myanmar mengatakan bahwa lebih dari 2.700 rumah telah dibakar di Rakhine.

Baca Juga  Krisis Pengungsi Berlanjut, Anak-anak Rohingya Terkena Dampak

ARSA telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan terkoordinasi terhadap pos keamanan minggu lalu yang memicu bentrokan dan serangan balasan tentara yang besar, yang menyebabkan eksodus besar Rohingya.

Konflik di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dengan kira-kira 1,1 juta kaum Rohingya adalah tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin Aung San Suu Kyi, yang dituduh oleh kritikus Barat tidak berbicara mengenai minoritas yang telah lama mengeluhkan adanya tindak penganiayaan di Rakhine, Myanmar. (*)

Komentar

Berita Terbaru