oleh

Pemanfaatan Lahan Eks PJKA di Bireuen Tak Menguntungkan Daerah   

PENANEGERI, Bireuen – Pemanfaatan lahan eks PT Kereta Api Indonesi (KAI) di Jalan Hamzah Bendahara, pusat Kota Bireuen diduga mengarah demi kepentingan dan menguntungkan pribadi pengusaha, dan tak memberikan kontribusi untuk daerah.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi D DPRK Bireuen, Dahlan ZA didampingi Koordinator Komisi D, Drs Muhammad Arif yang juga Wakil Ketua DPRK kepada wartawan.

“Selama ini memang lahan itu telah ada kontrak antara pihak ketiga dengan PT KAI, tapi Pemerintah Dearah (Pemkab) Bireuen harus pro aktif, sehingga lahan tersebut memberikan pemasukan untuk daerah, tanpa merugikan pihak ketiga,” katanya di kantor DPRK Bireuen, Kamis (27/9).

Tujuan utama, tambah Abu Dahlan itu, lahan tersebut memberi pemasukan bagi daerah, dengan tidak merugikan pihak ketiga yang telah terikat kontrak sejak dulu dengan PT KAI tersebut.

“Selama ini kami telah meminta berulang kali kepada pihak eksekutif, dinas terkait agar melobi kembali pemanfaatan lahan itu ke pihak PT KAI di pusat,” terangnya.

Dikatakan Abu Dahlan, sepengetahuan dirinya pihak ketiga itu memang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemkab Bireuen beberapa tahun lalu sejak dibangun dibangun toko pertama.

“Namun apakah IMB itu masih berlaku sampai sekarang atau sudah kadaluarsa, kita akan cek kembali hal tersebut. Kalau tidak salah IMB itu saat masih semasa Bupati  Bireuen, Mustafa A.Glanggang,” imbuhnya.

Yang anehnya lagi, sambung Abu Dahlan, dari sejumlah pertemuan, pihak dewan selalu mempertanyakan hal itu, termasuk rapat dengan eksekutif, baik rapat Paripurna pemandangan fraksi-fraksi di DPRK.

“Tapi tak ada tanggapan apapun dari Pemkab Bireuen terkait saran dan masukan dewan tersebut, seolah-seolah itu kebijakan Pemkab,” tegasnya.

Diksempatan yang sama, Koordinator Komisi D, Drs Muhammad Arif meminta Pemkab Bireuen saat akan melakukan pembangunan dimanapun, harus adanya perencanaan yang matang, tak merugikan orang lain, serta adanya pemasukan untuk daerah.

“Sejatinya pembangunan itu harus direncanakan matang, tak merugikan siapapun. Selanjutnya perlu dikaji kembali, apakah memang layak dibangun toko atau bangunan lain. Apa lagi itu pusat kota,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru