oleh

Pemerintah Diminta Tegas terhadap Facebook

PENANEGERI, Techno – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) diminta untuk lebih bersikap tegas terhadap Facebook.

Kejadian kebocoran data yang di dalamnya termasuk data masyarakat Indonesia itu, menjadi perhatian berbagai pihak.

“Sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk bersikap tegas pada Facebook. Bahkan, Facebook dinilai sudah melanggar UU ITE dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dan Komenkominfo diharapkan bisa bersikap tegas melindungi data masyarakat tanah air,” jelas pemilik lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha melalui keterangan tertulis, Kamis (5/4).

“Facebook telah secara sadar membagi data mereka ke Cambridge Analytica (CA) dan satu juta orang data pengguna tanah air yang diambil bukan angka yang kecil. Ini adalah fenomena gunung es, saat masyarakat kita banyak menggunakan layanan asing dan datanya disalahgunakan,” tutur Pratama Persadha dari lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).

Pratama menjelaskan, isu keamanan data pengguna sudah sejak lama dikritisi. Pemerintah, kata dia, bisa menggunakan momentum ini untuk mendesak Facebook agar membuka servernya di Indonesia. Itu karena, hal tersebut sangat erat dengan keamanan data pengguna.

Baca Juga  Pemerintah ingin Turunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium

“Membangun server di Tanah Air adalah kewajiban bagi perusahaan teknologi besar seperti Facebook dan Google. Apalagi mereka memanen begitu banyak data dari masyarakat,” unkgapnya.

Sementara itu anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Facebook terkait kebocoran data. Mengingat dari laporan terbaru, dari 87 juta yang disalahgunakan ada satu juta di antaranya berasal dari Indonesia.

“Kebocoran ini adalah pelanggaran serius, pemerintah dapat menuntut, memberi sanksi, hingga menutup akses terhadap Facebook,” ujar Meutya, Jumat (6/4/2018), seperti dikutip dari media detik.com.

Sebagai negara berdaulat hukum di Indonesia, kata Meutya, harus dipenuhi dan siapapun yang melanggar dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Jika tidak, maka dikhawatirkan aplikasi-aplikasi lain akan memandang enteng aturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia,” ungkap Meutya.

Di samping itu, Meutya juga mengimbau kepada masyarakat, dengan kejadian kebocoran data pengguna sisial media di Indonesia, diimbau untuk lebih hati-hati dalam berbagi data di internet.

“Kepada konsumen pengguna internet juga ini menjadi warning, agar dapat berhati-hati dalam menggunakan layanan-layanan di dunia maya,” sebunya. (*)

Komentar

Berita Terbaru