oleh

Pemerintah Kuasai 51% Saham PT Freeport Indonesia

PENANEGERI, Jakarta – Pemerintah  melalui PT Inalum (PT Indonesia Asahan Aluminium ) telah melakukan penandatangan Head of Agreement (HoA) dengan PT Freeport Indonesia. Dengan HoA ini telah disepakati struktur dan kesepakatan harga untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport Mcmoran Ricard Adkerson, hari Kamis (12/7.)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan, setelah pokok-pokok perjanjian ditandatangani Inalum dan Freeport McMoran, selanjutnya dua belah pihak akan mempersiapkan perjanjian patungan atau joint venture agreement. Sebab, Inalum akan memiliki porsi saham sebesar 51,38% sementara Freeport McMoran akan memiliki 49% saham di Tambang Grasberg.

“Karena ini nanti PT Freeport Indonesia menjadi 51%, lalu 49 Freeport McMoran tentunya harus ada JV agreement yang sekarang kita detailkan,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Setelah perjanjian patungan final maka dua belah pihak akan menandatangani kembali perjanjian tersebut.

Inalum juga akan menyelesaikan transaksi pembayaran setelah perjanjian patungan tersebut selesai ditandatangani.

Saat itulah, 51% saham Freeport Indonesia resmi dimiliki oleh pemerintah melalui Inalum.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Direktur Eksekutif Freeport Tony Wenas.

“Dengan ditandatanganinya HoA yang baru saja disaksikan maka telah dicapai proses divestasi, sebagai mana tandatangan HoA yang baru saja dilakukan Inalum dengan Freeport Mcmoran,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/201

Sementara itu,Menteri  Jonan mengatakan dengan capaian HoA dini diharapkan proses akusisi 51% dapat segera direalisasikan.

“Lalu mengenai stabilitas investasi harus bisa selesai, nunggu PP (Peraturan Pemerintah). Dari Kementerian ESDM kami akan memfinalkan IUPK-OP setelah divestasi tuntas,” kata Jonan. (**)

Komentar

Berita Terbaru