oleh

Penelitian PBB tentang Hubungan antara Medsos dan Kekerasan

PENANEGERI, Internasional – Sebuah laporan studi yang didukung oleh PBB menyatakan bahwa tidak ada bukti nyata ‘media sosial’ (medsos) mengarahkan pada perilaku kekerasan.

Hasil studi lembaga yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan pelaku ekstrimis kekerasan menggunakan Internet untuk menarik khalayak yang lebih muda, untuk menyebarkan konten dan untuk mendorong dialog langsung dengan kaum muda.

Namun diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui apakah media sosial memiliki peran yang efektif dalam radikalisasi

“Ketimbang menjadi inisiator penyebab perilaku kekerasan, Internet dan media sosial secara khusus bisa menjadi fasilitator dalam proses radikalisasi kekerasan yang lebih luas,” demikian menurut penelitian yang dilakukan untuk Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) 29 Desember 2017.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: “Apakah media sosial mengarahkan orang-orang yang rentan untuk menggunakan kekerasan?”

Menurut peneliti, radikalisasi kekerasan umumnya memerlukan sejumlah alat, dan harus dilihat dalam konteks platform komunikasi lainnya dan faktor sosial yang signifikan, seperti penyebab politik, sosial, budaya, ekonomi dan psikologis.

Baca Juga  5 Point Fatwa Medsosiah MUI

Temuan, tentang ‘Youth and violent extremism on social media’, berdasar pada lebih dari 550 studi dalam bahasa Arab, Inggris dan Prancis yang diterbitkan dalam literatur ilmiah dan yang disebut “literatur abu-abu” di luar saluran tradisional dan penerbitan.

Studi tersebut juga menemukan bahwa penggunaan media sosial dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut di kalangan pengguna internet dan polarisasi masyarakat.

Sebagai tanggapan, upaya untuk memerangi penggunaan media sosial belum terbukti efektif, namun bisa “merusak kebebasan online, terutama kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, privasi dan hak untuk berasosiasi,” lapor studi tersebut.

Di antara poin-poin lainnya, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah harus mengenali status perempuan sebagai aktor dan target radikalisasi online, dan mendukung representasi perempuan yang lebih besar.

Studi ini juga merekomendasikan agar media berita menghindari “rasa takut, stereotip, bias konfirmasi, berita palsu dan penciptaan” panik media “, dan untuk menegaskan kembali pentingnya etika media dalam menghadapi radikalisasi kaum muda karena ekstremisme yang keras.” (*)

Komentar

Berita Terbaru