oleh

Pengungsi Rohingya Ragu Bisa Pulang Kembali ke Myanmar

PENANEGERI, Desk Internasional – Para pengungsi Rohingya di Bangladesh merasa skeptis mengenai peluang mereka untuk pulang ke Myanmar, meskipun pemerintah di sana telah memberikan jaminan bahwa mereka akan menerima orang-orang yang diverifikasi sebagai pengungsi.

Lebih dari setengah juta orang Rohingya telah melarikan diri dari situasi kekerasan di Myanmar di Negara Bagian Rakhine yang muiai meletus pada akhir Agustus.

Dimana kekerasan kepada Rohingnya ini telah dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pembersihan etnis.

Namun pemerintah Myanmar membantah adanya pembersihan etnis, dengan mengatakan bahwa pihaknya memerangi teroris Rohingya yang telah mengklaim serangan terhadap pasukan keamanan.

Pemerintah Myanmar telah mengatakan bahwa siapapun yang diverifikasi sebagai pengungsi akan diizinkan untuk kembali sesuai kesepakatan dengan Bangladesh sejak tahun 1993.

Bangladesh dan Myanmar pada hari Senin sepakat untuk mengerjakan rencana pemulangan, dan seorang juru bicara pemerintah Myanmar memastikan akan ikut serta, memberikan orang-orang dapat memverifikasi status mereka dengan dokumen.

Tapi banyak pengungsi di kamp-kamp di Bangladesh yang ragu dan merasa skeptis akan hal kepulangan mereka itu.

Baca Juga  Lebih dari 6.700 Jiwa Rohingya terbunuh di Myanmar

“Semuanya telah terbakar, bahkan orang-orang dibakar,” kata seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Abdullah, menolak kemungkinan orang-orang memiliki dokumen untuk membuktikan hak untuk tinggal di Myanmar, dia mengatakan pada wartawan Kantor Berita Reuters, Selasa (3/10).

Akar masalahnya adalah penolakan kelompok-kelompok masyarakat di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha untuk memberikan kewarganegaraan kepada warga minoritas Muslim Rohingya yang dilihat oleh masyarakat setempat- yang sebagian saling bermusuhan, dimana kaum Rohingya telah dianggap seperti orang asing dari Bangladesh.

Meskipun Myanmar belum memberikan kewarganegaraan pada Rohingya, tapi berdasarkan prosedur tahun 1993, Pemerintah Myanmar setuju untuk menarik kembali orang-orang yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah warga Myanmar.

Namun hal ini tidaklah mudah, karena sudah ada sekitar 400.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh sebelum gelombang eksodus pengungsian yang terjadi belakangan ini.

Juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan di bawah pakta 1993, bahkan sebuah catatan rumah sakit sudah cukup untuk membuktikan tempat tinggal, tapi hanya ke Myanmar, bukan Bangladesh, yang dapat memverifikasi kewarganegaraan.

Baca Juga  Derita Kaum Rohingya di Pengungsian : Tiga Tewas akibat Berdesakan, Dua Diterjang Gajah Liar

“Kami memiliki kebijakan untuk proses repatriasi dan kami akan melanjutkannya,” kata Zaw Htay, juru bicara tersebut, kepada Reuters.

Tetapi bahkan jika pengungsi memiliki dokumen, banyak yang mewaspadai kembalinya tanpa jaminan kewarganegaraan penuh, yang mereka takuti dapat membuat mereka rentan terhadap penganiayaan dan pembatasan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun.

Amina Katu, 60, seorang pengungs Rohingyai meragukan pemikiran untuk kembali ke Myanmar.

“Jika kita ke sana, kita harus kembali kemari,” katanya. “Jika mereka memberi kami hak kami, kami akan pergi, tapi orang-orang melakukan ini sebelumnya dan mereka harus kembali (mengungsi),” ujarnya pada Reuters.

Bulan lalu, seorang pengungsi Rohingya Anwar Begum mengatakan kepada Reuters bahwa dia telah melarikan diri dari Myanmar tiga kali. Pertama kali melarikan diri dari tindakan keras tahun 1978, dan dia kembali ke tahun berikutnya. Dia melarikan diri lagi pada tahun 1991 dan kembali pada tahun 1994.

“Saya tidak ingin kembali,” tambah petenis berusia 55 tahun itu. “Saya tidak percaya pemerintah. Setiap kali pemerintah setuju kita bisa kembali, maka kita di sana dan mereka melanggar janjinya, ” ujarnya.

Baca Juga  Pengacara Rohingya : ‘Dewan Keamanan telah mengecewakan kami’

Mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan telah merekomendasikan pada bulan Agustus 2017 lalu bahwa Myanmar agar meninjau kembali undang-undang 1982 yang menghubungkan kewarganegaraan dan etnisitas dan membuat sebagian besar anggota Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan.

Komisaris Tinggi UNHCR Filippo Grandi mengatakan dalam sebuah pertemuan di Jenewa pada hari Senin bahwa : “Penolakan kewarganegaraan merupakan aspek kunci dari diskriminasi dan pengucilan yang telah membentuk keadaan mereka,” katanya.

Grandi meminta pendekatan dua jalur untuk mengatasi masalah kewarganegaraan dan hak dan pembangunan inklusif untuk memberantas kemiskinan di Negara Bagian Rakhine.

Secara terpisah, badan pengungsi PBB UNHCR, dan pemerintah Bangladesh terus bekerja untuk mengatasi wabah penyakit diare di kamp, demikian juru bicara UNHCR Andrej Mahecic mengatakan di Jenewa.

Pengungsi Rohingya juga masih menyeberang ke Bangladesh, meskipun pada tingkat yang lebih lambat, kata juru bicara Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organisation for Migration-IOM).  (*)

Komentar

Berita Terbaru