oleh

Penutupan Biro Daerah Koran Sindo berujung PHK Sepihak

PENANEGERI, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) mengecam pemutusan hubungan kerja PHK sepihak yang dilakukan PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) pada para pekerja media Koran Sindo.

Hal ini menjadi kerja keras dari FSPM-Independen, AJI dan LBH Pers yang mengecam PHK sepihak Jurnalis/Pekerja Koran Sindo yang dilakukan oleh Grup MNC.

Perjuangan ini terus dilakukan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Sasmito, Pengacara publik LBH Pers, Gading Yonggar dan Bidang Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen, Joni Aswir, untuk berjuang agar bos MNC segera menyelesaikan.

Imbas dari perkembangan teknologi digital maka mulai berdampak kepada perusahaan media di Indonesia, yang pada akhirnya juga berimbas kepada pekerja media. Kabar yang terbaru terdengar yaitu penutupan kantor biro koran Sindo di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Medan, Palembang, Manado dan Makasar.

Penutupan tersebut berujung pada PHK sepihak yang dilakukan PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) kepada pekerja media Koran Sindo. Selain itu, PT MNI juga memutasi pekerja media Koran Sindo ke unit bisnis MNC lainnya.

Menurut informasi, ada sekitar 60-an buruh media yang bekerja di masing-masing biro Koran Sindo tersebut.

Ketua FSPMI Sasmito melalui keterangan tertulis yang telah dirilis di Jakarta, Kamis (29/6), mengatakan penutupan kantor biro Koran Sindo telah terjadi di beberapa daerah, yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Penutupan kantor biro daerah tersebut berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PT MNI kepada sekitar 60 pekerja media yang bekerja di masing-masing biro Koran Sindo tersebut.

Selain itu, PT MNI juga memutasi pekerja media Koran Sindo ke unit bisnis Grup MNC lainnya.

“FSPMI, Aliansi Jurnalis Independen, dan LBH Pers mengecam tindakan PT MNI ini,” ujar Sasmito.

Penutupan beberapa kantor biro Koran Sindo, berujung pada PHK sepihak yang dilakukan PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) kepada pekerja media Koran Sindo. FSPM-Independen, AJI dan LBH Pers, mengecam PHK sepihak jurnalis dan pekerja Koran Sindo.

“Ini memang dampak dari perkembangan teknologi digital kepada perusahaan media di Indonesia, yang pada akhirnya juga berimbas kepada pekerja media. Kabar yang terbaru terdengar yaitu penutupan kantor biro Koran Sindo di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Medan, Palembang, Manado dan Makassar,” ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPM-Independen), Sasmito, Kamis (29/6).

Bukan hanya melakukan PHK sepihak, PT MNI juga memutasi pekerja media Koran Sindo ke unit bisnis MNC lainnya, sebagai induk perusahaan. Menurut informasi, ada sekitar 60 buruh media yang bekerja di masing-masing biro Koran Sindo tersebut.

Atas dasar itu, FSPM-Independen, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengeluarkan sejumlah desakan.

Pertama, meminta PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) untuk melakukan musyawarah bipartit sampai ada kesepakatan dengan para pekerja. “Karena kami menganggap bahwa PHK sepihak kepada pekerja media Koran Sindo adalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sasmito.

Kedua, jika pemutusan hubungan kerja adalah jalan terakhir, Sasmito mengatakan, FSPM-Independen juga mendesak PT MNI membayarkan hak pesangon pekerja sebagai mana pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Atau jika perusahaan akan melakukan mutasi maka perusahaan harus memerhatikan hak-hak pekerja dalam melakukan mutasi dan harus dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk turun langsung menangani kasus PHK massal sepihak yang dilakukan MNC Grup tersebut. Dia mengatakan, Kemenaker selaku perwakilan pemerintah harus berani bertindak tegas meskipun perusahaan yang melanggar adalah perusahaan media.

Desakan lainnya adalah mendesak Dewan Pers untuk turut aktif melidungi para jurnalis dan berkoordinasi dengan kementerian tenaga kerja terkait pemenuhan hak-hak pekerja/jurnalis.

Selain itu juga mengimbau para pekerja/junalis yang terkena dampak tersebut untuk mengorganisir diri untuk berjuang bersama. “Ini agar tidak mudah dipecah belah oleh oknum-oknum yang sengaja menginginkan PHK ini terjadi,” katanya.

Terkait kondisi tersebut, FSPMI, AJI, maupun LBH Pers mengimbau PT MNI untuk melakukan musyawarah hingga mencapai kesepakatan dengan para pekerja.

“Karena kami menganggap bahwa PHK sepihak kepada pekerja media Koran Sindoadalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Sasmito.

“Jika pemutusan hubungan kerja adalah jalan terakhir, maka kami juga mendesak PT MNI membayarkan hak pesangon pekerja sebagai mana pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau jika perusahaan akan melakukan mutasi maka perusahaan harus memperhatikan hak-hak pekerja dalam melakukan mutasi dan harus dengan kesepakatan antara kedua belah pihak,” tambah dia.

FSPMI juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk turun langsung menangani kasus PHK sepihak yang dilakukan MNC Grup tersebut. “Kemenaker selaku perwakilan pemerintah harus berani bertindak tegas meskipun perusahaan yang melanggar adalah perusahaan media,” kata Sasmito dalam siaran persnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru