oleh

Peraturan Menteri (Permen) yang Hambat Investasi akan Segera Dicabut

PENANEGERI, Jakarta- Terkait arahan Presiden Joko Widodo  yang mencatat bahwa hingga saat ini terdapat sekira 23 Peraturan Menteri (Permen) baru yang diterbitkan. Aturan ini dinilai akan menghambat investasi dan efektivitas paket kebijakan ekonomi yang telah ditertibkan oleh pemerintah.

Maka Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan setiap menteri kini tak boleh sembarangan dalam menerbitkan peraturan menteri (Permen). Para menteri harus terlebih dahulu melaporkan ke Presiden apabila ingin menerbitkan Permen.

Sebanyak 23 Permen disebut Presiden telah menghambat investasi. Untuk itu, Pramono menegaskan 23 permen akan dicabut.

“Bagi Presiden semua hal yang berkaitan dengan regulasi baru, seharusnya dilaporkan terlebih dahulu. Karena memang Presiden berkeinginan untuk memangkas itu. Jadi kita akan minta untuk dicabut,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (4/4).

Pramono enggan mengungkapkan siapa saja menteri yang membuat regulasi  yang bisa berpotensi menjadi penghambat investasi melalui regulasi baru.

Presiden Jokowi memang telah berulang kali mengingatkan agar tiap menteri memangkas regulasi yang menghambat investasi bukan justru malah mengeluarkan regulasi baru.

Baca Juga  Presiden Ir. H. Jokowi : Kemudahan Izin Ekspor dan Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo juga kerap mengingatkan peluang investasi di Indonesia sangat besar dan banyak peminat. Namun, investasi justru terkendala dengan banyaknya regulasi yang ditetapkan. Jokowi, sapaan akrabnya, menyebut regulasi yang menghambat investasi merupakan penyakit.

“Penyakitnya ada di kita sendiri, yang berminat banyak, yang mau di investasi juga banyak, tetapi penyakitnya ada di kita sendiri yaitu di masalah regulasi masalah aturan-aturan yang masih keluar dari Kementerian dari Dirjen keluar masih. Saya sampaikan jangan buat lagi buat aturan, jangan,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna dengan topik Pagu Indikatif RAPBN 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, (4/4).

Jokowi meminta regulasi yang menghambat investasi segera dihapus. Apabila tidak, kata Jokowi, pemerintahan yang berjalan lima tahun tak akan ada gebrakan dan hanya sekedar mengulang-ulang. Jokowi mengungkapkan masih banyak kementerian yang mengeluarkan regulasi yang seharusnya dihilangkan.

“Terakhir masih berapa keluar yang baru? Ada 23. Saya ingin saudara-saudara itu memotong yang sudah ada itu hilang bukan menambah,” tandas Presiden Jokowi yang ingin agar peraturan menteri menjadi lebih menyederhanakan dan memudahkan iklim investasi di Indonesia. (*)

Komentar

Berita Terbaru