oleh

Perjalananan 13 Tahun Damai Aceh Dimata Akademisi

PENANEGERI, Aceh Tengah – Perjanjian damai antara pihak separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan tanah Serambi Mekah dari NKRI memasuki tahun ke 13.

Pada saat itu, pemerintah RI bersikukuh mempertahankan bahwa Aceh harus tetap berada dalam kedaulatan NKRI, dimana kesepakatan damai antara kedua belah pihak tertuang didalam sebuah Nota Kesepahaman yang disebut MoU.

Seiring berjalannya waktu, tepat ditanggal 15 Agustus 2018 mendatang, genap sudah 13 tahun perjanjian damai (MoU) tersebut ditandatangani, namun implementasi dari butir-butir kesepakatan MoU tersebut masih menuai kontroversi.

Disatu sisi sebahagian pihak merasa bahwa pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan pelaksanaan butir-butir MoU yang ditandatangani oleh pihak GAM dan RI di Helsinki.

Disisi lain, mereka merasa bahwa hingga saat ini, setelah 13 tahun MoU ditandatangani, pemerintah pusat masih terkesan setengah hati melepaskan hak dan kewenangan Pemerintah Aceh untuk menjalankan amanat dari butir-butir perjanjian yang telah mereka sepakati.

Terkait polemik kontroversi dan tarik-menarik implementasi butir-butir MoU damai Aceh dan RI paska 13 tahun ditandatangani, Penanegeri.com mencoba mewawancarai Dosen Ilmu Pilitik yang juga Ketua Prodi Ilmu Tata Negara Kampus STAIN Gajah Putih Takengon, Sutrisno MA, Sabtu, (11/8).

Berikut hasil wawancara Penanegeri.com bersama Sutrisno MA ;

Penanegeri : Terkait adanya isu kontroversi tentang tarik-menarik pemberian wewenang implementasi butir-butir MoU, apakah menurut Anda pemerintah pusat telah melaksanakan butir-butir MoU yang telah disepakati tersebut?.

Sutrisno : Menurut saya, pemerintah Indonesia sudah melaksanakan dan mengimplementasikan point-point besar dalam butir-butir kesepakatan MoU Helsinki 2005. Seperti, lahirnya UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai undang-undang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh, terlaksananya pemilukada di Aceh, terbentuknya partai lokal, terlaksananya amnesti dan reintegrasi dengan baik, terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi (KKR) Aceh sebagai lembaga penegakan HAM di Aceh, terbentuknya Wali Nanggroe sebagai penasehat dan tokoh pemersatu masyarakat Aceh di bidang adat istiadat dan seluruh point yang ada dalam MoU tersebut.

Penanegeri : Menurut anda, apa indikator bahwa pemerintah pusat sudah menjalankan amanat butir-butir MOU tersebut?.

Sutrisno : Memang, masih ada beberapa point yang belum terlaksana dan menjadi perdebatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh seperti hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah seperti bendera, lambang, hymne, dan menetapkan suku bunga sendiri. Tentunya, bendera, lambang, hymne dan menetapkan suku bunga sendiri bertentangan dengan konstitusi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia yang meletakkan UUD 1945 sebagai konstitusi utama di Indonesia.

“Intinya adalah pemerintah pusat telah berhasil membuat rekonsiliasi dan perdamaian di Aceh. Hal itu merupakan peran penting pemerintah pusat dan sangat diharapkan bagi seluruh masyarakat Aceh,” imbuh Sutrisno.

Penanegeri : Nah, jika menurut anda pemerintah pusat sudah menjalankan amanat dari nota kesrpahaman damai yang tertuang dalam butir-butir MoU, lalu bagaimana dengan pemerintah Aceh sendiri, apakah mereka mampu menjalankan butir-butir MoU tersebut?.

Sutrisno : Menurut saya, eksekutif dan legislatif Aceh mampu menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan UUPA sepanjang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Aturan-aturan yang terinci dengan baik tentunya dapat dilaksanakan seperti penyelenggaraan pemerintahan Aceh melalui pemisahan eksekutif, legislatif dan yudikatif, kewenangan dalam administrasi sipil dan peradilan, pembuatan Qanun Aceh, partai lokal, KKR dan Wali Nanggroe merupakan produk yang dihasilkan eksekutif dan legislatif di Aceh.

Penanegeri : Setelah 13 tahun waktu berjalan, menurut Anda, apakah ada hal-hal kontraproduktif yang terjadi saat ini?.

Sutrisno : Ada beberapa hal yang menghambat dalam pencapaian tujuan perdamaian Aceh seutuhnya. Pertama, masih belum jelasnya aturan pemerintah pusat mengenai bendera, lambang dan hymne Aceh yang terus menerus dijadikan sebagai propaganda untuk mendisharmoniskan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh.

Kedua, KKR Aceh sudah dibentuk akan tetapi proses dalam pengungkapan kebenaran bahkan sampai pengadilan belum tercapai maksimal. Masyarakat masih menuntut penuntasan terahadap kasus kekerasan dan kejahatan kemanusian selama konflik terjadi.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru di Aceh. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Aceh yang masih lamban ditambah dengan angka pertumbuhan penduduk yang begitu cepat mengakibatkan gap antara miskin dan kaya, kombatan dan non-kombatan, bekerja dan tidak bekerja.

Tentunya tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh, agar menjaga keharmonisan dan perdamaian di Aceh.

Penanegeri : Harapan apa yang ingin anda sampaikan terkait pelaksanaan implementasi butir-butir MoU ini?.

Sutrisno : Harapan saya, tentu saja sama dengan apa yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh umumnya, yaitu, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan penguat dalam sistem demokrasi. Adanya perbedaan pendapat tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak ada barisan sakit hati.

Dalam hal ini, pemerintah Aceh harus mampu meredam perbedaan pendapat yang terjadi baik di tingkat elit maupun masyarakat. Para elit di Aceh harus mampu memberi contoh yang baik dalam mengelola perbedaan pendapat yang terjadi.

Apabila para elit di Aceh tidak mampu mengelola perbedaan pendapat tersebut bahkan sampai menimbulkan barisan sakit hati, maka hal ini akan menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan akan membahayakan perdamaian Aceh yang sudah dibangun dengan baik.

Komentar

Berita Terbaru