oleh

Perubahan UU MD3 Efektif Berlaku Mulai hari Kamis (15/3)

PENANEGERI, Jakarta- Perubahan Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang disahkan DPR, 12 Februari 2018, akan mulai berlaku mulai hari  Kamis 15 Maret 2018, pukul 00:00 WIB.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan batas waktu 30 hari bagi Presiden untuk menandatangani hasil Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) berakhir hari ini, Rabu (14/3).

Karena  Presiden belum menekennya, maka UU tersebut otomatis  berlaku mulai Kamis (15/3) .

“Terkait dengan UU MD3 sesuai dengan aturan yang ada tentang perundang-undangan maka hari ini adalah hari terakhir dan mulai jam 00.00 nanti malam UU itu sudah berlaku,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Sesuai ketentuan, setelah 30 hari perubahan UU yang sudah disahkan DPR otomatis berlaku meskipun belum ditandatangani presiden.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, tadi malam sudah berkomunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Dalam komunikasi itu, Yasonna menuturkan, hari ini batas akhir 30 hari perubahan UU tersebut untuk ditandatangani presiden.

“Artinya malam ini pukul 00:00 dan besok pagi masa jatuh temponya, ya kita tunggu saja,” ujar Bambang, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/3).

Menurutnya, masyarakat yang masih keberatan dengan materi UU tersebut bisa menempuh upaya hukum dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Maka itu, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar ini menghormati pihak yang keberatan dengan materi perubahan UU MD3 mengajukan judicial review ke MK. “Saya lihat sudah ada delapan pihak yang ajukan judicial review dan saya kira itulah yang benar,” ucapnya.

Dalam proses pengesahan perubahan UU MD3 di paripurna DPR diwarnai aksi walk out Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka menilai ada materi yang sarat kepentingan pragmatis, salah satunya klausul penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR.

Materi lainnya yang menjadi kontroversi, yaitu mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 245 UU MD3.

Selain itu, terdapat juga pasal yang mengancam kebebasan pers. Salah satunya, pasal 122 yang berbunyi, MKD bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Masih adanya kontroversi inilah yang membuat Presiden Ir. H. Jokowi belum mau menandatangani perubahan UU MD3 tersebut. Meskipun belum mau menandatangani, Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Risiko-risiko yang memang sudah ada di undang-undang, jadi ya memang saya tandatangani atau tidak ditandatangani, sebenarnya juga sama saja. Nanti kalau saya tandatangani, masyarakat menyampaikan wah ini mendukung penuh. Ndak saya tandatangani itu juga berjalan. Jadi masih dalam kajian,” kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan, mulai hari Kamis (15/3) pukul 00.00 WI, UU MD3 otomatis berlaku. Dia berharap pemerintah telah memberikan nomor pada UU tersebut.

“Mudah-mudahan besok pemerintah sudah memberi nomor atas UU itu. Kemudian bisa diundang-undangkan dan dilaksanakan,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3). (*)

Komentar

Berita Terbaru