oleh

Plt Gubernur Aceh: Pembangunan Gampong Butuh Penanganan Serius

-Aceh, Ekonomi-62 views

PENANEGERI, Langsa – Plt Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah, MT menyatakan, sebagai daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi, sudah tentu pembangunan gampong-gampong di Aceh membutuhkan penanganan serius, mengingat tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah gampong jauh Iebih tinggi dibanding masyarakat perkotaan.

“Untuk itu kita mengharapkan pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang lebih besar bagi Aceh setiap tahun,” sebut Plt Gubernur Aceh, saat menutup hari puncak Bulan Bhakti Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (BBPMG) ke – 1 Se-Aceh tahun 2018 dan Langsa Fair ke-2, Minggu (8/7), di Halaman Stadion Langsa.

Ia menerangkan, sejak berlakunya Undang-Undang Desa Tahun 2015, anggaran bagi Aceh selalu berada di tiga besar nasional. Sampai tahun ini, total dana desa yang mengucur untuk Aceh mencapai Rp 14,8 triliun, dengan rincian Tahun 2015 sebesar Rp 1,7 triliun, Tahun 2016 sebesar Rp 3,8 triliun, Tahun 2017 Rp 4,8 triliun dan Tahun ini sebesar Rp 4,4 triliun.

“Rata-rata setiap tahunnya gampong di Aceh bisa mendapatkan modal pembangunan hingga Rp 1,1 miliar,” ujarnya.

Baca Juga  Langsa Fair 2 Berakhir, Lingkungan Stadion Langsa Kotor

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015, penggunaan dana Desa dipergunakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jaian gampong, irigasi, jembatan sederhana, gorong-gorong dan Iain sebagainya. Apabila, alokasi untuk infrastruktur telah dipenuhi dan dapat dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana, seperti posyandu, poliklinik, PAUD dan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi gampong, seperti BUMG, pasar, pertanian dan lainnya.

Lanjutnya, agar pemanfaatan dana desa terarah dengan baik, dibutuhkan sikap bijak dari aparatur dan warga di tingkat gampong.

“Jangan sampai ada aparatur gampong tersangkut masalah hukum soal dana desa ini. Untuk itu saya mengimbau masyarakat gampong agar terlibat aktif dalam pengawasan dana desa,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE menyampaikan, rangkaian kegiatan ini menjadi momentum bagi kita untuk meneguhkan semangat membangun Aceh yang Iebih baik, bermartabat, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Menurutnya, untuk membangun Aceh yang Iebih baik tidak cukup hanya dengan modal sumberdaya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, maupun sumber daya financial, tetapi juga butuh sumber daya sosial gotong royong.

Baca Juga  Sat Res Narkoba Polres Langsa Amankan 37 Kilogram Ganja

Pemerintah Kota Langsa, katanya, mencoba menggugah kembali semangat kolektifitas itu melalui kegiatan gotong royong rutin setiap awal bulan secara bergilir dari gampong ke gampong yang melibatkan masyarakat setempat, PNS, TNI, Polri, Ormas, LSM, dan Pers.

Kegiatan gotong royong tersebut sekaligus menjadi ajang memperkuat tali silaturahmi dan berbagi informasi serta diskusi mengenai persoalan Gampong antara pemimpin dengan rakyatnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengamanahkan alokasi dana desa (ADD) dengan nilai yang cukup besar akan menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak positif jika diimbangi dengan menguatnya semangat gotong royong,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru