oleh

Presiden Ir H Jokowi Takkan Teken UU MD3

PENANEGERI, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly telah melaporkan pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) kepada Presiden Ir H Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Kepala Negara cukup kaget dengan hasil revisi yang telah dilakukan lembaga legislatif tersebut.

Bahkan, ia menilai, Presiden Ir H Jokowi tak akan menandatangi hasil pengesahan UU MD3 setelah menganalisis hasil dari produk UU yang disahkan para wakil rakyat tersebut.

“Jadi Presiden cukup kaget juga makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini, dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak mendandatangani,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2).

Yasona menerangkan, pemerintah sebenarnya banyak tidak menyetujui hasil dari revisi UU MD3 tersebut. Apalagi, Pasal 245 telah menyatakan bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD sebelum dilimpahkan ke Presiden.

‎Karena menurutnya, tidak semua kasus yang melibatkan anggota DPR harus mendapat izin dan pertimbangan Kepala Negara. Sebab, hal itu tidak berlaku bila kasus tersebut tergolong dalam kejahatan luar biasa. ‎

Baca Juga  Revisi UU MD3, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

“Untuk yang kejahatan diancam hukuman mati dan seumur hidup seperti pembunuhan dan lain-lain, untuk yang pidana khusus, korupsi, teroris, narkoba, makar itu tidak perlu izin presiden, itu saya ngotot di situ,‎” ujar Menkumham Yasonna.

Hasil revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah disepakati dalam rapat paripurna DPR menimbulkan perdebatan, di antaranya terkait pemanggilan paksa dan imunitas DPR.

Namun meski sejumlah pasal yang diperdebatkan itu masuk dalam revisi, Menkumham Yasonna Laoly menolak disebut kecolongan.

Karena, Yasonna mengatakan, dinamika politik yang begitu cepat membuat UU MD3 disahkan dalam waktu yang cukup singkat beberapa waktu lalu.

Namun, meski Presiden Ir H Jokowi tidak menandatangani UU MD3 tersebut, UU MD3 tetap sah mengingat adanya aturan bahwa RUU yang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak disetujui maka RUU tersebut sah menjadi UU. (*)

Komentar

Berita Terbaru