oleh

Presiden Maladewa Mencabut 45 Hari Keadaan Darurat

PENANEGERI, Internasional – Presiden Maldives (Maladewa) Abdulla Yameen mencabut keadaan darurat (State of Emergency/SoE) di Maladewa sehari setelah mantan presiden dan hakim Mahkamah Agung diadili atas tuduhan terorisme.

Maladewa telah mengahiri keadaan darurat selama 45 hari yang diberlakukan oleh Presiden Abdulla Yameen untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan hukuman pidana terhadap sembilan pemimpin oposisi.

Dikutip dari kantor berita Al jazeera, dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (22/3), kantor presiden Maladewa mengatakan Presiden Yameen telah mencabut keadaan darurat “dalam upaya untuk memulihkan kondisi normal” meskipun masih ada “ancaman yang berkurang terhadap keamanan nasional”.

Presiden Yameen memberlakukan keadaan darurat pada tanggal 5 Februari selama 15 hari setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan terhadap sembilan pemimpin oposisi dan memerintahkan pemerintahnya untuk membebaskan mereka yang ditahan di penjara.

Presiden Maladewa kemudian memperpanjang keadaan darurat dengan 30 hari lagi dengan persetujuan parlemen, sebuah langkah yang ditentang oleh oposisi.

“Meskipun masih ada ancaman yang berkurang terhadap keamanan nasional, karena negara sekarang dapat melanjutkan tanpa kerugian lebih lanjut yang terjadi, dan atas saran dari Dinas Keamanan dan dalam upaya untuk mempromosikan kondisi normal, presiden telah memutuskan untuk mencabut keadaan darurat, ” demikian pernyataan kantornya.

Baca Juga  Wisata Sesuai Bujet ke Maladewa (Maldives)

Dalam keadaan darurat, pasukan keamanan menangkap mantan Presiden Maumoon Abdul Gayoom, saudara tiri Yameen, serta dua hakim Mahkamah Agung dan seorang administrator pengadilan atas atas tuduhan mencoba menggulingkan pemerintah.

Keempatnya didakwa dengan terorisme pada hari Rabu.

Pengadilan di ibukota, Male, memerintahkan agar mereka ditahan hingga akhir persidangan mereka.

Jika terbukti melakukan terorisme, mereka bisa dipenjara hingga 15 tahun. Dua hakim dan pembantu mereka juga dituduh menerima suap untuk membantu menggulingkan pemerintah. (*)

Komentar

Berita Terbaru