oleh

Qatar: Laporan PBB Membuktikan bahwa Blokade adalah Ilegal

PENANEGERI, Internasional – Blokade terhadap negara Qatar oleh beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council-GCC) secara sewenang-wenang, berdampak negatif terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Hal ini dinyatakan oleh sebuah laporan penyelidikan baru yang dilakukan oleh PBB, seperti dirilis oleh Kantor Berita Al Jazeera.

Negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, serta Mesir, telah memutus hubungan diplomatik, perdagangan dan perjalanan dengan Qatar sejak pada bulan Juni tahun 2017 lalu, menuduh Qatar mendukung “terorisme”. Qatar telah membantah keras tuduhan tersebut.

Pada bulan November 2017, perwakilan dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations’ Office of the High Commissioner for Human Rights -OHCHR) mengunjungi Qatar, di mana mereka bertemu dengan sekitar 20 kelompok pemerintah dan masyarakat sipil, serta orang-orang yang terkena dampak blokade tersebut.

Setelah kunjungan misi dari tanggal 17 sampai 24 November 2017, OHCHR mengeluarkan sebuah laporan dan mengirimkan salinannya ke Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (National Human Rights Committee of Qatar-NHCR).

Baca Juga  Dijauhi Sesama Negara Arab, Qatar Kecewa

Dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin (8/1), Ali bin Smaikh al-Marri, kepala NHRC, mengatakan bahwa penelitian tersebut adalah bukti bahwa blokade itu ilegal.

“Laporan ini menunjukkan tanpa keraguan bahwa prosedur yang dilakukan oleh negara-negara yang memblokade ini bukan sekadar hubungan diplomatik, (blokade) bukan hanya pemboikotan ekonomi,” katanya.

“Ini adalah tindakan sepihak, kasar, sewenang-wenang yang mempengaruhi warga dan ekspatriat di Qatar,” tandasnya.

Marri mengatakan laporan tersebut menggambarkan tindakan yang diambil terhadap Qatar oleh negara-negara yang memberlakukan blokade tersebut sebagai pelanggaran sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia.

Dia juga mengatakan bahwa tindakan kelompok yang dipimpin oleh Saudi tersebut adalah “perang ekonomi” atau “economic warfare”.

Menurut Marri, OHCHR telah meminta kunjungan ke negara-negara yang memberlakukan blokade tersebut sebelum mengeluarkan laporan tersebut, namun tidak pernah mendapat jawaban.

Kantor berita Al Jazeera melaporkan dari ibukota Qatar, mengatakan bahwa laporan tersebut bisa dilihat sebagai “kemenangan untuk hak asasi manusia, dan bagi warga yang telah terpengaruh” oleh blokade tersebut.

Baca Juga  Sanksi Blokade tak Bahayakan Ekonomi Qatar

NHCR sebelumnya mengatakan bahwa blokade tersebut telah “menghancurkan keluarga dan mengganggu pendidikan para orang muda”.

Sebelum krisis, warga GCC menikmati banyak kebebasan bergerak antara enam negara anggota, dan mendekatkan ikatan kesukuan, yang berarti bahwa dari generasi ke generasi, ribuan pernikahan antar warga telah terjadi antara warga Qatar dan warga negara GCC lainnya.

Kunjungan antara anggota keluarga yang terpisah batas negara ini juga telah dipersulit, untuk itu NHCR sebelumnya menyebut blokade ini “lebih buruk daripada tembok Berlin”.

Klaim NHCR tersebut didukung oleh Amnesty International, yang pada bulan Juni menuduh negara-negara Teluk mempermainkan kehidupan ribuan orang warga dalam perselisihan mereka dengan Qatar. (*)

Komentar

Berita Terbaru