oleh

Qatar Tolak Tuntutan Arab Saudi Cs namun Siap untuk Berdialog

PENANEGERI, Desk Internasional – Negara kecil Qatar menegaskan akan menolak serangkaian tuntutan yang dibuat oleh rombongan Arab Saudi Cs yang telah mengultimatum Qatar agar mematuhi tuntutan mereka, namun tetap terbuka untuk berdialog.

Hal ini dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pada hari Sabtu (1/7), seraya menambahkan bahwa ultimatum dari Arab Saudi dan beberapa negara lain di kawasan teluk termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir ditujukan tidak untuk menangani terorisme, namun untuk membatasi kedaulatan negaranya.

Sheikh Al Thani juga mengatakan Qatar tidak takut akan pembalasan militer, karena menolak ultimatum dari negara-negera pemberi Sanksi Blokade terhadap Qatar.

Qatar menyatakan menolak tuntutan yang dibuat oleh Arab Saudi dan sekutunya, dengan mengatakan bahwa ‘dunia tidak diatur oleh ultimatum’.

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan Doha tidak akan memenuhi 13 tuntutan yang dibuat oleh Arab Saudi dan sekutu-sekutunya.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, yang berbicara dalam konferensi pers di ibukota Italia, Roma, Sabtu (1/7), mengatakan bahwa daftar itu “dimaksudkan untuk ditolak”, karena  bahwa ke-13 tuntutan tersebut hanya hanya memiliki batas waktu kadaluarsa 10 hari.

Baca Juga  Turki Bela Qatar

“Semua orang sadar bahwa tuntutan ini dimaksudkan untuk melanggar kedaulatan negara Qatar, menutup kebebasan berbicara dan memberlakukan mekanisme audit dan percobaan masa depan untuk Qatar,” tegas Menlu Qatar.

“Kami percaya bahwa dunia tidak diatur oleh ultimatum, kami percaya bahwa dunia diatur oleh hukum internasional, peraturan ini diatur oleh sebuah perintah yang tidak memungkinkan negara-negara besar menggertak negara-negara kecil,” papar Sheikh Mohammed.

Sheikh Mohammed  menyatakan penolakan ini kurang dari 48 jam sebelum batas waktu tuntutan yang dikeluarkan oleh negara-negara tetangga Qatar itu.

Tuntutan itu dikatakan oleh para negara pemberi sanksi memiilki batas waktu 10 hari semenjak dikeluarkan oleh para negara pemberi sanksi blokade terhadap Qatar, dimana 13 tuntutan dikeluarkan pada tanggal (23/6) lalu,dan memiliki jatuh tempo tanggal 1 Juli 2017.

Tidak jelas apa yang akan terjadi selanjutnya.

Sheikh Mohammed mengatakan Qatar tidak takut akan pembalasan militer karena menolak ultimatum tersebut.

Daftar tuntutan termasuk mengurangi hubungan dengan Iran, menutup jaringan media Al Jazeera dan pangkalan militer Turki di Doha.

Baca Juga  Qatar Kembali Tempatkan Duta Besar di Iran

Qatar juga telah meminta badan PBB untuk campur tangan menyelesaikan blokade di wilayah udara Teluk.

Ultimatum tersebut terjadi lebih dari dua minggu setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 dan menjatuhkan sanksi, menuduh Qatar mendukung “terorisme”.

Sebuah tudingan yang berulangkali ditolak oleh Qatar.

“Keadaan Qatar telah menjadi sasaran tindakan melanggar hukum berdasarkan tuduhan palsu tanpa penyampaian bukti,” kata Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Namun biarpun demikian, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, dengan bijak mengatakan bahwa Doha tetap siap untuk duduk dan berdialog guna mendiskusikan keluhan yang diajukan oleh tetangganya di Arab.

“Daftar tuntutan ini harus ditolak, tidak diterima, namun kami bersedia melakukan dialog tapi dalam kondisi yang tepat,” katanya.

Negara-negara Arab telah mengatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dinegosiasikan dan memperingatkan bahwa langkah-langkah yang tidak ditentukan selanjutnya akan mengikuti, dalam arti ada sanksi baru yang akan dijatuhkan jika Qatar tidak mematuhi.

Baca Juga  Menlu Qatar Serukan Dialog untuk Selesaikan Krisis Teluk

Sheikh Mohammed mengatakan Qatar tidak akan menutup basis militer Turki di negaranya atau menutup media massa Al Jazeera seperti yang diminta oleh negara-negara Arab pemberi sanksi blokade.

Hal ini ditegaskannya setelah tiba di Roma dari Amerika Serikat, hari Sabtu (1/7).

Amerika Serikat juga Kuwait juga berusaha untuk menengahi dalam perselisihan pendapat antar negara di kawasan teluk tersebut.

Sebelumnya pada hari Sabtu lalu,  Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan diskusi telepon terpisah dengan para pemimpin Qatar dan Bahrain mengenai keretakan tersebut dan menekankan perlunya solusi diplomatik. (*)

Komentar

Berita Terbaru