oleh

Ratusan Karyawan PT Semadam Geruduk Kantor Bupati Aceh Tamiang

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Ratusan karyawan PT Semadam geruduk Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (27/8). Kedatangan mereka untuk menuntut kepada Bupati terkait sejumlah hak-haknya sebagai karyawan.

Ratusan massa aksi tersebut dimotori oleh Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) PT Semadam, Asri Mansyur, A.Md (38), didampingi Ketua Pengurus Daerah SPPP-SPSI Prov. Aceh, Tedi Irawan, SH.

Dalam orasinya, Ketua PUK SPPP-SPSI PT Semadam, Asri Mansyur meminta kepada perusahaan untuk memberikan tanggungan anak sebanyak 3 orang, yang mana selama ini hanya dua orang.

Lalu, penghapusan tenaga kerja kontrak (PKWT), karena dalam pelaksanaan-nya tenaga kerja kontak yang dilakukan PT Semadam melanggar ketentuan yang berlaku yakni UU Tenaga Kerja, Nomor : 13 tahun 2003, Kepmenakertrans Nomor 100 tahun 2004 tentang PKWT.

“PT Semadam dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Tenaga Kerja) hanya diberikan kepada beberapa pekerja saja, dan ini telah dibuktikan dengan jaminan kesehatan pada pekerja kontrak yang mana jaminan kesehatan tersebut dibebankan kepada BPJS kampung bukan BPJS Perusahaan,” tegasnya.

Baca Juga  Camat Banda Mulia Tetapkan Batas Kampung di Wilayah Kerjanya

Asri menambahkan, pembayaran rapel UMP Tahun 2015 yang belum terlaksana, dimana perusahaan PT Semadam telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan tidak melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang UMP 2015, yang tertuang di UU Tenaga Kerja, Nomor 13 tahun 2003, Pasal 90 ayat 1 yang berbunyi, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

“Sanksi pidana pelanggaran Pasal 90 tersebut tertuang pada Pasal 185 UU Tenaga Kerja, Nomor 13 Tahun 2003,” sebutnya.

Pihaknya juga menuntut agar perusahaan mempekerjakan kembali dirinya yang telah di PHK, kerena alasan yang disampaikan oleh PT Semadam atas PHK tersebut terlalu dipaksakan. Kemudian, selama menjabat Ketua PUK SPPP-SPSI PT Semadam, dirinya mendapat intervensi yang sifatnya intimidasi dari perusahaan.

“Hal ini jelas pihak perusahaan PT Semadam telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, sehingga kami menduga adanya pembumihangusan terhadap serikat pekerja di PT Semadam,” terangnya.

Dijelaskannya, pemberian ekstra poding terhadap pekerja yang melakukan aktivitas kerja malam tidak sesuai dengan Peraturan Kerja Bersama (PKB). Alat pelindung diri (APD) hanya sebagian kecil yang diberikan perusahaan kepada pekerja.

Baca Juga  Polsek Seruway Amankan Tersangka Pencabulan

“Yang mana, APD pekerja adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja dan sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha menyediakan atau memberikan APD tersebut kepada pekerja secara cuma-cuma,” tandasnya diikuti teriakan ratusan massa aksi.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Aceh Tamiang dan puluhan Satpol PP Pemkab setempat.

Komentar

Berita Terbaru