oleh

Revisi UU MD3, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

PENANEGERI, Jakarta – DPR RI pada hari Senin (12/2) telah mengesahkan revisi UU MD3 (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD). Ada beberapa pasal yang oleh pengkritik dianggap kontroversial, salah satunya pasal yang mengatur bahwa pengkritik DPR bisa dipidana.

Salah satu pasal yang dianggap kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

Pasal 122 Undang Undang MD3 yang baru ini menuai kontroversi.

Pasalnya, memberi kekuatan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan anggota dewan. Melihat reaksi negatif publik, pasal ini kemungkinan besar bakal digugat lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” demikian bunyi aturan itu.

Pasal kontroversial lainnya adalah pasal 245 yang berisi aturan tentang pemeriksaan anggota DPR harus melalui izin Presiden setelah melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca Juga  Partai Nasdem Jelaskan Mengapa Walk Out dalam Rapat Paripurna UU MD3

Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR Firman Soebagyo menjelaskan maksud pasal itu.

“DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu,” tutur Firman kepada wartawan, Senin (12/2).

Namun, UU MD3 yang salah satunya mengatur tentang imunitas anggota DPR ini dinilai sebagai UU yang antikritik, sebab dalam salah satu pasal, terdapat poin yang menyebutkan bahwa MKD diperbolehkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR, baik lembaga maupun perseorangan.

Berikut bunyi Pasal 122 huruf K UU MD3 yang baru disahkan:

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”

Adanya Pasal tersebut tentu saja membuat UU MD3 ini mendapatkan banyak tentangan dari banyak pihak. Pasal tersebut dinilai membuat UU MD3 ini dapat digunakan untuk mempidanakan para pengkritik DPR.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hifdzil Alim menyoroti pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan DPR. Pasal kontroversial yang disahkan DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga  Presiden Ir H Jokowi Takkan Teken UU MD3

Pasal yang dimaksud yakni pasal antikritik dan pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus seizin presiden. Menurut Hifdzil, penetapan pasal tersebut adalah sebuah kekeliruan.

“Kalau sampai pengkritik itu dalam menyampaikan pendapat yang berbeda kepada pemerintah dan DPR kemudian dia menyampaikan argumenya, oleh karena itu dianggap melecehkan DPR saya kira ini penentuan pasal yang sangat keliru. Ini sangat bertentangan dengan konstitusi karena kita memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada lembaga negara termasuk kepada DPR,” kata Hifdzil.

Revisi UU MD3 ini dikritik sebagai bentuk antidemokrasi, dan ada kemungkinan UU ini digugat ke MK. (*)

Komentar

Berita Terbaru