oleh

Setelah Bocornya ‘Paradise Papers’, Pakar PBB Desak Negara-negara Dunia Menindak Penipuan Pajak

PENANEGERI, Desk Internasional – Setelah bocornya dokumen ‘Paradise Papers’ maka para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak negara-negara di dunia mengambil tindakan terhadap fraud atau Penipuan Pajak.

Lembaga pemeringkat juga harus menurunkan (down grade) pelaku bisnis yang bertanggung jawab atas praktik tidak etis seperti penghindaran pajak yang dilakukan melalui perusahaan yang terdaftar di luar negeri.

Hal ini dinyatakan oleh dua pakar Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memperingatkan, sekaligus mendesak negara-negara di dunia untuk bekerja sama guna mengatasi masalah penyalahgunaan pajak global ini.

“Negara-negara harus menghentikan kompetisi pajak yang merugikan satu sama lain dan bekerja sama untuk menghentikan skema penghindaran pajak yang tidak etis oleh orang-orang kaya dan perusahaan internasional,” kata Juan Pablo Bohoslavsky, Ahli Independen PBB mengenai dampak hutang luar negeri dan hak asasi manusia, yang juga memantau dampak arus keuangan terlarang.

Juan Pablo Bohoslavsky berkomentar atas informasi dari bocornya ‘Paradise Papers’ yang disebut terus terbuka, menyusul serangkaian skandal penyalahgunaan pajak.

Bocoran The Paradise Papers ini menyajikan penghindaran pajak yang sistematis oleh perusahaan internasional yang terkenal, memanfaatkan ‘tax havens’ (surga pajak) di tempat-tempat seperti Bermuda, Kepulauan Cayman, dan Isle of Man.

“Orang-orang kaya dan perusahaan internasional terus melakukan praktik tidak etis, mengurangi beban pajak mereka sampai tingkat minimal dengan menggunakan tax havens (surga pajak), yang merongrong realisasi hak asasi manusia,” tukas Bohoslavsky memperingatkan pada hari Kamis (9/11), seperti dirilis oleh situs berita resmi PBB, hari Jumat (10/11).

Dalam hubungan ini, Surya Deva, ketua Kelompok Kerja untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB, meminta perusahaan untuk memikul tanggung jawab perusahaan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

“Semua perusahaan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghindari dampak merugikan terhadap hak asasi manusia yang disebabkan atau disumbangkan oleh praktik penghindaran pajak mereka,” kata Deva.

Mengingat bahwa banyak negara sedang berjuang dengan tingkat hutang yang meningkat karena pendapatan pajak tidak sesuai dengan pengeluaran publik, para ahli mendesak pemerintah untuk melakukan upaya lebih besar untuk memastikan keadilan pajak dari pada mengurangi pengeluaran untuk infrastruktur.

Para ahli dari PBB ini juga memperingatkan firma hukum yang memfasilitasi skema penghindaran pajak untuk memikul tanggung jawab mereka.

“Prinsip-Prinsip Panduan PBB juga berlaku untuk firma hukum, mereka harus mempertimbangkan implikasi hak asasi manusia atas nasihat hukum yang diberikan kepada bisnis,” kata  SuryaDeva.

Para ahli selanjutnya menggarisbawahi bahwa perusahaan harus memperluas komitmen mereka untuk menghormati hak asasi manusia terhadap perpajakan, untuk dianggap etis.

Isu penghindaran pajak perusahaan juga akan dibahas di Forum PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang akan diselenggarakan di Jenewa, Swiss, dari tanggal 27 sampai 29 November 2017 mendatang.

Apa itu Paradise Papers ?

Paradise Papers adalah seperangkat data 13,4 juta dokumen elektronik rahasia yang berkaitan dengan investasi luar negeri yang bocor ke surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung. Surat kabar tersebut membagikannya kepada International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Investigasi Internasional, dan beberapa rincian diumumkan pada tanggal 5 November 2017.

Dokumen-dokumen tersebut berasal dari firma hukum lepas pantai Appleby, penyedia layanan korporat Estera dan Asiaciti Trust, dan pendaftar bisnis di 19 yurisdiksi pajak.

Dokumen ini berisi nama lebih dari 120.000 orang dan perusahaan. Diantara mereka yang urusan keuangannya disebutkan adalah terdapat nama-nama seperti, Ratu Elizabeth II, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, dan Sekretaris Perdagangan AS Wil Ross.  (*)

Komentar

Berita Terbaru