oleh

Setelah Putusan MK, Fahri Hamzah Harap Parpol Bisa Segera Umumkan Kandidatnya

PENANEGERI, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah berharap agar partai-partai politik (parpol) dapat segera mengumumkan kandidat yang akan diusung dalam Pilpres 2019 kepada publik.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden, Fahri menuturkan, akibat putusan MK tersebut pilihan masyarakat menjadi terbatas.

“Karena itu, untuk mengurangi atau menutup celah kerugian masyarakat itu, segeralah parpol itu mengumumkan siapa kandidatnya. Ini yang harus dilakukan karena harus keliling. Jangan kemudian diam. Last minute (baru umumkan),” kata Fahri ditemui di sela-sela diskusi di Jakarta, Kamis (11/1).

Fahri lebih lanjut mengatakan, seharusnya pascaputusan MK, parpol segera membangun koalisi. Dengan demikian, masyarakat bisa mengenal kandidat calon presiden sejak awal.

Selain itu, putusan MK ini juga membatasi hak masyarakat karena pilihannya terbatas. Untuk menutupi hal itulah parpol diminta segera menentukan pilihannya untuk disodorkan kepada publik. “Bukan memunculkan figur di menit-menit akhir,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur presidential threshold (PT). Menurutnya, keputusan tersebut dapat membatasi hak partai politik (parpol) dan rakyat.

Baca Juga  Fadli Zon dan Fahri Hamzah Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

“Itu terkait terbatasnya hak mencalonkan kandidat. Satu struktur satu kader satu kandidat. Sekarang orang (parpol, red) harus berkoalisi dari awal, nah masalahnya koalisi enggak terjadi dari awal,” ucap Fahri di Jakarta, Kamis (11/1).

Seharusnya, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, setelah adanya putusan MK ini partai-partai langsung bergerak memunculkan kandidat masing-masing sehingga rakyat dapat mengetahui siapa calon pemimpin mereka pada Pilpres mendatang.

“MK sudah memutuskan demikian, tapi partai harus cepat bila perlu mulai diumumkan, saya mencalonkan ini. Itu mesti diputuskan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pun menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebesar 20 persen.

Menurut Fahri, keputusan MK tersebut memaksa partai politik untuk melakukan koalisi dan tidak bisa mencalonkan anggotanya sehingga membatasi pilihan rakyat dalam memilih calon pemimpin nasional.

Terlebih, kata dia, parpol tidak langsung mengumumkan siapa calon yang akan diusung sehingga publik tidak mengetahui siapa yang akan dicalonkan.

Baca Juga  27 Parpol Resmi Daftar Calon Peserta Pemilu 2019

“Pilihan masyarakat terbatas jadinya. Sekarang parpol harus berkoalisi dari awal, nah masalahnya koalisi enggak terjadi dari awal, harusnya setelah pengumuman MK berilah rakyat untuk mengetahui parpol ini akan mencalonkan siapa,” kata Fahri saat diskusi bertajuk Jawa Adalah Kunci: Merebut di Tanah Jawa’ di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis, (11/1) itu. (*)

Komentar

Berita Terbaru