oleh

Setnov Tolak Dicopot dari Jabatan Ketum Golkar, Plt pun Ditunjuk

PENANEGERI, Jakarta – Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto telah mengirimkan surat bermaterai kepada Pimpinan DPR RI, dan kepada DPP Partai Golkar.

Isi kedua surat itu adalah, untuk surat kepada Pimpinan DPR RI berisi permohonan kesempatan membuktikan diri tidak terlibat korupsi E-KTP dan tidak di-nonaktif-kan baik sebagai Ketua DPR RI maupun anggota.

Berikut ini isi lengkap surat tersebut:

Yth
Pimpinan DPR RI
Bersama ini saya selaku Ketua DPR RI sedang menghadapi kasus hukum proyek E-KTP yang disidik oleh KPK. Saya mohon Pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan Rapat Pleno, Sidang MKD terhadap kemungkinan me-non aktif-kan saya baik selaku Ketua DPR RI maupun selaku anggota Dewan.
Demikian permohonan disampaikan.
Jakarta, 21/11/2017
Ttd
Setya Novanto

Sementara, surat kepada DPP Partai Golkar berisi pemberitahuan tidak ada pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum. Melalui surat itu, Setya Novanto juga menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum dan Yahya Zaini sebaga Plt Sekjen.

Baca Juga  Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan, Setya Novanto Menang Praperadilan

Berikut ini isi lengkap surat tersebut:
Yth. DPP Partai Golkar
Bersama ini disampaikan tidak ada perihal pemberhentian sementara/permanen terhadap saya selaku Ketua Umum Partai Golkar. Dan untuk sementara saya tunjuk:
Plt Ketua Umum: Idrus Marham
Plt Sekjen: Yahya Zaini
Demikian harap dimaklumi.
Jakarta, 21/11/2017
Ttd
Setya Novanto

Kuasa Hukum Setya Novanto, Otto Hasibuan telah membenarkan adanya dua surat kliennya, Setya Novanto itu memang merupakan tulisan tangan yang ditulis oleh Novanto saat ditahan di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin (20/11) kemarin.

Sementara itu, dalam rapat Pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11) Sekjen Partai Golkar Idrus Marham resmi ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, Selasa (21/11/2017).

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid menjelaskan, jabatan Plt yang diemban Idrus sampai adanya putusan praperadilan Setya Novanto yang sedang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terdapat lima poin keputusan rapat Pleno DPP partai Golkar, yakni :

Pertama, menyetujui Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum sampai dengan adanya keputusan praperadilan atas gugatan Setya Novanto. Kedua, apabila gugatan Novanto diterima dalam proses praperadilan, maka Plt dinyatakan berakhir.

Baca Juga  Setnov Resmi Ditahan KPK

Ketiga, apabila gugatan Novanto ditolak pada proses praperadilan, maka Plt bersama Ketua Harian Nurdin Halid akan kembali menggelar Rapat Pleno untuk meminta Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum. Jika menolak, pleno bakal memutuskan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

Keempat, Plt Ketua Umum harus berkoordinasi bersama Ketua Harian, Koordinator Bidang, dan Bendahara Umum saat menjalankan tugas, khususnya hal-hal bersifat strategis. Terakhir, ‎Posisi Novanto sebagai Ketua DPR RI menunggu keputusan praperadilan.

“Kelima posisi setnov sebagai Ketua DPR menunggu keputusan praperadilan. Itulah lima keputusan yang diambil dalam rapat pleno DPP,” kata Nurdin Halid menjelaskan. (*)

Komentar

Berita Terbaru