oleh

Sisa 4 Anggota DPRD Malang dari 45 anggota, 41 Orang Jadi Tersangka Suap oleh KPK

PENANEGERI, Jakarta – Hingga saat ini total dari 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah 41 orang menjadi tersangka kasus suap.

Dalam tahap ketiga pemeriksaan pada anggota DPRD Kota Malang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi pengesahan RAPBD Perubahan Kota Malang, Jawa Timur tahun 2015.

Penetapan tersangka terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang ini berkaitan dengan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Malang.

“Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9).

Jadi, hanya tersisa 4 (empat) anggota DPRD Kota Malang yang statusnya belum diputuskan oleh KPK. KPK menyebut pihaknya berhati-hati menangani perkara dugaan korupsi.

“Dari 45 anggota DPRD di sana, memang ada empat yang belum ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Pada prinsipnya, KPK dalam hal ini belum bisa menetapkan sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Senin (3/9) malam.

Dari keempat anggota DPRD Malang itu, urai Basaria, ada anggota pergantian antar waktu (PAW). Kemudian ada pula anggota DPRD Malang yang sedang sakit sehingga tidak bisa menjalani pemeriksaan. KPK dalam hal ini mematuhi aturan soal pemeriksaan.

“Bila ditemukan bukti, sudah barang tentu penyidik tidak akan sewenang-wenang menetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

Ke 22 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka ini diduga menerima duit Rp 12,5-50 juta dari Walikota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.

Atas perbuatannya itu, 22 anggota DPRD Kota Malang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, 22 anggota DPRD Kota Malang juga disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Komentar

Berita Terbaru