oleh

Soal Freeport, Tiga Poin Tidak Bisa Ditawar-tawar

PENANEGERI, Jakarta- Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi M. Djuraid  pada intinya membantah bahwa pemerintah RI terlalu melunak pada PT Freeport.

Hadi M. Djuraid melalui siaran persnya Kamis (6/4) siang mengemukakan, bahwa Kementerian ESDM tetap mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017.

Atas dasar itu, lanjut Hadi, posisi dan sikap Kementerian ESDM adalah menggunakan perundingan untuk memastikan Freeport Indonesia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%.

Dalam berunding dengan PT. Freeport Indonesia ini, menurut Hadi, tiga poin yakni  :

– Mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.
– Membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan
– Divestasi saham hingga 51%.

Adalah tiga hal yang  tak bisa dinegosiasikan atau ditawar-tawar.

“Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya,” tegas Hadi dalam siaran persnya Kamis (6/4).

Baca Juga  Belum ada Kesepakatan Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Menurut Hadi, kedua belah pihak (Kementerian ESDM dan Freeport Indonesia) sepakat membagi perundingan dalam dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Sedangkan jangka waktu perundingan adalah enam bulan, terhitung sejak Februari 2017.

Adapun fokus perundingan jangka pendek, menurut Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M. Djuraid, adalah perubahan KK menjadi IUPK.

“Perubahan KK menjadi IUPK menjadi prioritas karena akan menjadi dasar bagi perundingan tahap berikutnya. Di samping itu, IUPK memungkinkan operasi Freeport Indonesia di Timika, Papua, kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan bagi masyarakat Timika khususnya dan Papua umumnya,” tandas Hadi yang sekali lagi membantah opini yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Pemerintah RI terlalu lunak pada Freeport.

Karena secara lugas Pemerintah RI senantiasa konsisten pada komitmen mewujudkan hilirisasi mineral, serta memperkuat  kedaulatan nasional melalui kepemilikan 51% saham. (*)

Komentar

Berita Terbaru