oleh

Terima Aspal Tambal Sulam, Gadjah Puteh Kecam Komisi D DPRK Aceh Tamiang

-Aceh-26 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Temuan tim panitia khusus (Pansus) Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang terhadap proyek fisik pembangunan jalan (pengaspalan) di Desa Alue Sentang, Kecamatan Manyak Payed mendapat kecaman dari LSM Gadjah puteh.

Pasalnya, secara jelas terlihat oleh mata fisik aspal terkesan “asal jadi” alias banyak tambal sulam, tapi Pansus Komisi D yang diketuai Syaiful Bahri justru menerima hasil pekerjaan tersebut.

Bahkan, sejumlah titik badan jalan yang baru di aspal telah pecah, kemudian dikorek untuk ditambal sulam sehingga sempat memicu komplain dari warga setempat terhadap proyek aspal senilai Rp 4,2 miliar lebih tersebut.

“Kita sebagai lembaga swadaya masyarakat merasa terpanggil dan harus bertindak. Kami heran mengapa tim Pansus Komisi D bisa menerima pekerjaan yang terkesan asal jadi itu,” ungkap Direktur Eksekutif LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly kepada awak media di Karang Baru, Kamis (18/1).

Sayed Zahirsyah menegaskan, Tim Pansus Komisi D harus segera menggelar rapat internal dan membuat rekomendasi secara tertulis untuk disampaikan kepada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tamiang dan selanjutnya minta pertanggungjawaban kepada rekanan pelaksana.

Baca Juga  Gadjah Puteh : Alam Peudeung Harus Dilestarikan

“Bila diperlukan rekomendasi Pansus juga harus ditujukan kepada Inspektorat setempat agar turun kelapangan untuk menghitung secara seksama realisasi volume proyek yang telah dibayar,” pintanya.

Pengaspalan Alue Sentang Komisi D

Ironisnya, sepekan setelah tim Pansus DPRK Aceh Tamiang turun ke lokasi proyek di Desa Alue Sentang hingga kini Komisi D dikabarkan belum membuat rekomendasi hasil Pansus, bahkan belum melakukan rapat internal paska Pansus.

“Masyarakat butuh respons cepat. Sebagai wakil rakyat seharusnya serius, sama halnya ketika mereka meminta suara masyarakat saat pemilihan legislatif (Pileg). Karena yang mereka Pansus itu merupakan akses jalan untuk hajat hidup orang banyak,” beber Sayed.

Sebelumnya ungkap Sayed, pihaknya mendapat laporan bahwa masyarakat tidak puas karena aspal jalan di desanya tipis dan mudah pecah, bahkan saat ini banyak ditambal sulam. Padahal masyarakat telah lama merindukan akses jalan yang bagus untuk mempermudah aktivitas mereka. Namun, setelah pembagunan masuk ke desa, justru kualitas aspal jalan diragukan bisa bertahan lama.

Disisi lain, dampak dari pengerjaan  proyek pembangunan aspal jalan poros meliputi Desa Alue Sentang hingga Desa Geudam, Kecamatan Manyak Payed, juga nyaris menumbangkan ratusan meter Talud penahan tebing yang berada disisi kanan-kiri jalan.

Baca Juga  Gadjah Puteh Laporkan Kasus Pungli K2 ke Polda Aceh

Talud yang terbuat dari beton dan batu kali tersebut dibangun lebih dulu sebelum proyek aspal. Kini posisinya tampak  miring diduga akibat tekanan alat berat saat pelaksaanaan proyek berlangsung.

Pengaspalan Alue Sentang Komisi D

Hasil penelusuran Gadjah Puteh di lapangan, proyek aspal jalan di wilayah ujung Manyak Payed yang bersebelahan dengan wilayah Kota Langsa tersebut kondisinya tidak mulus banyak terdapat sambungan. Disejumlah titik juga ditemukan bekas tambal sulam, hal itu ditandai dengan banyaknya material aspal pecah yang dibuang di tepi jalan.

Proyek Pembangunan Jalan Poros Desa Alue Sentang-Batas Langsa-Desa Alue Ie Puteh, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang dikerjkan oleh PT Bangun Graha Indonesia menelan biaya Rp 4.287.754.000.00.

Proyek konstruksi yang telah dicairkan 95 persen oleh Dinas PUPR Aceh Tamiang telah di Pansus oleh Komisi D DPRK Aceh Tamiang pekan lalu.

Seperti diberikatan sebelumnya, Ketua Komisi D DPRK Aceh Tamiang, Saiful Bahri yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/1) mengatakan, temuan Pansus Komisi D, terhadap proyek fisik aspal di Desa Alue Sentang memang ada didapati bagian aspal yang pecah, namun sudah langsung diperbaiki oleh rekanan karena masih dalam masa perawatan.

Baca Juga  Camat Tamiang Hulu : Pedagang Senang Diarahkan untuk Ketertiban

Disinggung terkait protes warga terhadap aspal yang baru dibangun tapi sudah pecah dan ditambal sulam, Syaiful Bahri menyatakan, proyek aspal tersebut bisa diterima Komisi D dengan pertimbangan masih ada masa perawatan hingga enam bulan kedepan.

“Kita minta anggota dewan dari Komisi D menjalankan fungsi pengawasan yang melekat, menyangkut pembangunan fasilitas publik di daerah, jangan sebaliknya menutupi-nutupi temuan Pansus dan “main mata dengan kontraktor,” tandas Sayed sembari mengatakan, DPRK itu wakil rakyat bukan wakilnya kontraktor, ingat itu.

Komentar

Berita Terbaru