oleh

Tiga Propinsi Dikaji Sebagai Lokasi Ibu Kota baru Republik Indonesia

PENANEGERI, Balikpapan- Terdapat tiga propinsi yang sedang dikaji secara mendalam oleh Bappenas sebagai bakal calon lokasi Ibu Kota baru bagi administrasi pemerintahan Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform di Balikpapan Sport and Convention Center di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7).

Presiden mengatakan ada tiga tempat atau tiga propinsi yang masuk dalam kajian Bappenas, namun Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) tidak mengatakan secara resmi nama-nama tempat tersebut saat ini.

Presiden Jokowi pada kesempatan itu menyatakan bahwa soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas.

“Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas,” ucapnya.

Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada tiga tempat atau tiga propinsi yang sedang dikaji sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Setidaknya ada tiga Propinsi sebagai kemungkinan letak Ibu Kota RI yang baru kelak.

Baca Juga  Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, “Ada tiga tempat, tiga propinsi yang masuk dalam kajian,” kata Presiden Jokowi.

Tapi tempatnya di mana hal itu belum diumumkan secara resmi.

“Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung,” ujarnya.

Hal yang pasti soal pemindahan ibu kota, Presiden menegaskan, semua akan dikalkulasi secara detail termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur.

“Kemudian biayanya berapa karena menyangkut biaya,” tuturnya

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam kesempatan yang sama di Balikpapan juga telah menyatakan kesiapan Kota Balikpapan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia.

“Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian,” ujar Presiden.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota tidaklah mudah. Ia menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik,” ucap Presiden Jokowi.

Baca Juga  Dikaji, Wacana Ibu Kota RI pindah dari Jakarta ke Palangkaraya

Presiden RI Jokowi juga mengatakan bahwa banyak negara yang kini telah memisahkan pusat bisnis dengan pusat administrasi pemerintahan, oleh karena itulah Indonesia mulai mengkaji hal tersebut.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan awal bulan ini mengatakan tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di 3 propinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Untuk itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah serius menawarkan propinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung, termasuk ketersediaan lahan, letak geopolitik dan geostrategis, serta masyarakatnya yang heterogen.

Gubernur Awang Faroek Ishak menyatakan siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan bagi pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru.

Gubernur Kaltim  juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi.

“Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap untuk fasilitasi,” ujar Gubernur Awang Faroek. (*)

Komentar

Berita Terbaru