oleh

Tingkatkan Kualitas, Komisi D DPRK Aceh Tamiang Kunker ke Pemko Bogor

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Komisi D DPRK Aceh Tamiang beserta sejumlah SKPK terkait melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota (Pemko) Bogor, Provinsi Jawa Barat mulai tanggal 12 hingga 15 September 2017.

Informasi diperoleh Penanegeri.com menyebutkan, rombongan dari Bumi Muda Sedia itu disambut oleh Asisten Administrasi Umum Setdakot Bogor, Arif Mustofa Budianto didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Paseban Sri Bima, Gedung Balai Kota, Kota Bogor, Kamis (14/9).

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadhlon, selaku ketua rombongan dalam sambutannya menyampaikan, tujuan melakukan kunker ke Kota Bogor untuk melihat dan mengetahui langsung terkait peraturan daerah (Perda) Kota Bogor yang sesuai dengan porsi Komisi D.

“Kami akan melihat dan mempelajari secara langsung tentang pembangunan infrastruktur, jalan dan perencanaan pembangunan, serta bidang yang berada dalam lingkup kerja Komisi D. Jika sesuai,  maka akan diterapkan di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, kunjungan kami ini juga untuk mempererat silaturahmi,” tuturnya.

Walikota Bogor yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Arif Mustofa Budianto dalam paparannya tentang kondisi pemerintahan Kota Bogor menyampaikan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kota Bogor memiliki anggaran APBD 2017 sebesar Rp 2,4 triliun dengan jumlah wilayah Kota Bogor yang hanya 11.850 ha dan jumlah penduduk yang cukup padat sekitar 1 juta jiwa.

Baca Juga  DCT Anggota DPRK Aceh Tamiang Pemilu 2019

“Penggunaan anggaran biaya belanja langsung sebesar 53 persen dan belanja tidak langsung sebesar 47 persen,” paparnya.

Terkait pelestarian bangunan tua yang mempunyai sejarah, sambung Arif Mustofa, pihaknya telah membuat Perda bangunan bersejarah.

“Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya dengan tidak mengubah bentuknya dan tidak mempengaruhi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan tersebut,” sambungnya.

Sekretaris Komisi D DPRK Aceh Tamiang, Irma Suryani, M.Kes, saat menanyakan sinergitas CSR dan Kiat Kota Layak Anak
Sekretaris Komisi D DPRK Aceh Tamiang, Irma Suryani, M.Kes, saat menanyakan sinergitas CSR dan kiat Kota Layak Anak

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRK Aceh Tamiang, Irma Suryani, M.Kes, kepada Penanegeri.com, Jumat (15/9) melalui telepon selulernya mengatakan, dalam kunker tersebut pihaknya menanyakan bagaimana regulasi dan cara yang dilakukan agar program CSR perusahaan, BUMN dan BUMD sinergi dengan perencanaan program Pemko Bogor. Serta kiat apa yang dilakukan Pemko Bogor sehingga mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA).

“Pemko Bogor telah membuat Perda terkait CSR. CSR Kota Bogor setiap tahun meningkat sebagai contoh, ditahun 2016 CSR sebanyak 5 milyar dan dikelola oleh Bappeda sesuai dengan Perda. Kiat yang dilakukan yakni membuat pertemuan antara Walikota dengan pimpinan perusahaan agar CSR tepat sasaran dan kegiatan CSR dapat menjadi salah satu strategi pemasaran produk perusahaan,” urai politisi NasDem itu menirukan jawaban dari Rudiayana selaku Kabid Sosbud dan Pemerintah Bappeda Kota Bogor.

Baca Juga  Irma Suryani Bantah Dirinya Bungkam Terkait Hasil Pansus PT Seumadam

Sedangkan upaya yang dilakukan sehingga mendapat penghargaan Kota Layak Anak, Pemko Bogor membuat perda KLA

“Esensinya pemerintah daerah harus cepat dan tepat dalam menyikapi masalah yang terjadi pada anak,” tiru Irma dari penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor, Artiana Yanar Anggraini.

Selain itu, Komisi D DPRK Aceh Tamiang juga mempelajari terkait masalah ketenagakerjaan, pengelolaan dan pengembangan objek pariwisata termasuk pengelolaan sumber daya air, program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) serta pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dan lingkungan.

Komentar

Berita Terbaru