oleh

Toke Suum Minta Presiden Respon Sejumlah Persoalan di Langsa

-Aceh-376 views

PENANEGERI, Langsa – Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, meminta agar Presiden RI, Joko Widodo, segera merespon sejumlah persoalan yang ada di Kota Langsa. Hal itu disampaikan saat berlangsungnya rapat kerja Pemerintah bersama Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, tentang arahan Presiden RI, Senin (23/7) di Istana Negara, Jakarta.

Walikota yang akrab disapa Toke Suum ini menjelaskan, persoalan dan hambatan yang dihadapi Pemko Langsa hingga kini diantaranya, terkait belum bisa dioptimalisasikannya Pelabuhan Kuala Langsa, yang pada masa Kemerdekaan sampai dengan tahun 2008 sangat ramai dan berkembang oleh lalu lintas perdagangan barang.

Tapi, sejak 2008 pelabuhan ini menjadi terhenti, disebabkan kebijakan dari Kementrian Perdaganggan melalui Permendag Nomor : 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Kemudian, upaya meningkatkan ekspor perikanan dari Pelabuhan Kuala Langsa juga tidak bisa dilakukan, karena terkendala dengan regulasi UU Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 yang memberatkan pelaku usaha perikanan di Langsa dan sekitarnya.

Baca Juga  Olahraga Bersama, Presiden Ir. H. Jokowi dan Airlangga Hartarto Bicara Motor hingga Cawapres

Selain persoalan Pelabuhan Kuala Langsa, katanya, terkait proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang juga memiliki tahapan yang begitu panjang karena aturan atau regulasi yang rumit dalam pelaksanaannya.

Lanjutnya, tentang keberadaan asset tidak aktif PT Kereta Api yang kini menjadikan kawasan kumuh di Kota Langsa, akan tetapi tidak dapat digunakan oleh Pemko Langsa. Dikarenakan tidak adanya izin yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Padahal asset PT KAI itu terbengkalai sejak lama.

Walikota Langsa kepada awak media, Selasa (24/7) menyampaikan, bahwa sejumlah permasalahan yang ada di Kota Langsa yakni, persoalan pelabuhan, pengadaan tanah, ekspor perikanan, dan pelepasan asset atau izin pemakaian tanah atau asset PT KAI telah disampaikan langsung kepada Presiden RI.

“Semua telah kita laporkan langsung kepada Presiden Jokowi pada pertemuan itu,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru