oleh

Tolak Tunjangan DPR Aceh, KAMMI Gelar Aksi Teatrikal

PENANEGERI, Banda Aceh – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPR Aceh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Selasa (26/9) terkait adanya rencana penambahan tunjangan fasilitas bagi anggota DPR Aceh yang mencapai Rp 25 milyar.

Amatan Penanegeri.com dilokasi, aksi teatrikal yang dikordinir Suci Imam Akbar menilai legislatif tidak bisa dengan sesukanya meminta penambahan tunjangan dikarenakan rakyat Aceh masih banyak yang miskin, kelaparan, pengangguran dimana-mana, hidup menderita dan terlunta-lunta.

“Dengan anggaran Rp 25 milyar ini, maka anggota dewan akan mendapatkan 300 juta per orang. Anggaran ini akan di rapel selama tahun 2017. Kita tidak sepakat tunjangan tersebut untuk anggota dewan. Kemana anggaran itu dibawa ? Utamakanlah kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi,” demkian orasi yang disampaikan orator KAMMI.

Menemui pengunjuk rasa

Ketua Banleg DPR Aceh, H Abdullah Saleh, SH didampingi sejumlah anggota DPRA saat menemui para pengunjuk rasa menyampaikan, pihaknya mengetahui bahwa KAMMI ini sebuah lembaga besar tapi yang hadir tidak lebih dari 10 orang. Kenapa aksi ini bisa terjadi, semestinya aksi ini lebih rame. Tapi kami sampaikan terima kasih atas kritisi yang disampaikan.

“Dengan tetrikal yang kita lihat ini, seakan-akan anggota dewan seperti itu, padahal tidak, ini bisa menimbulkan fitnah. Sama seperti film G-30S/PKI ketika apa yang kita lihat berbanding terbalik dengan fakta, jadi aksi ini harus faktual,” terangnya.

DPR Aceh

DPR Aceh suka dengan kritikan, lanjut Abdullah Saleh, jadi silahkan di kritik. Kalau hari ini yang dipersoalkan hanya 25 milyar, sebenarnya ini bukan hanya tunjangan tapi ada dana operasional anggota dewan dan ada juga hak anggota dewan sesuai dengan PP No 18 tahun 2017 yang disahkan pada tanggal 2 Mei 2017, yang berlaku di seluruh Indonesia.

“Kami DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota hanya menyeleraskan dan menyesuaikan untuk melaksanakan PP 18 tahun 2017. PP ini juga dikoreksi lagi oleh Mendagri apakah sudah sesuai apa belum dengan PP tersebut. Apabila DPR Aceh melaksanakan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan aturan maka konsekuensinya bukan DPR Aceh saja tapi sekretaris juga kena imbasnya, karena kuasa pengguna anggaran ada di sekretariat dan bisa diusut oleh aparat penegak hukum,” papar Ketua Banleg Abdullah Saleh.

Menurutnya, Informasi yang berkembang diluar bahwa DPR Aceh mengeluarkan anggaran asal-asalan. Kalau ini disalahgunakan maka DPR Aceh harus diusut oleh aparat penegak hukum. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Perlu juga sampaikan bahwa anggota dewan saat ini sedang ada rapat badan legislasi.

“Ketua DPRA menitip salam kepada kita semua karena beliau tidak bisa hadir, beliau sedang sakit dan ada di kediaman. Saya jadi ingin bertanya, apakah aksi ini merupakan reaksi dari koreksi DPR Aceh terhadap program Gubernur terkait pembelian 6 unit pesawat dan Tsunami Cup ?,” tanya Abdullah Saleh.

“Terkait pembelian pesawat yang diajukan oleh Gubernur, tidak mesti sekaligus harus membeli 5 pesawat tapi jika 2 unit dulu masih logis lah,” tandasnya.

Tanggapan KAMMI

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad, S.Pd.I menanggapi apa yang telah disampaikan oleh perwakilan DPRA dan juga menyatakan keprihatinannya.

“Dari 8 orang anggota DPR Aceh hanya 5 orang yang hadir, ini kita pertanyakan kenapa hanya 5 orang,” ujarnya.

“Kita akan melihat siapa anggota dewan yang berhak lanjut di 2019, kalau hadirnya saja sudah malas kita sarankan jangan ajukan lagi namanya. Kita sudah memprediksi anggota dewan akan mengangkat isu pembelian pesawat dan Tsunami Cup,” sambung Tuanku Muhammad.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya juga sudah membuat rilis termasuk untuk eksekutif.

“Tapi kami melihat siapa pimpinan yang ada ditempat yang bisa ditemui, karena mengetahui pak Gubernur sedang tidak ada ditempat sehingga kami terlebih dahulu datang ke DPR Aceh,” terangnya.

DPR Aceh

Adapun pernyataan sikap KAMMI Aceh yakni, menolak pemberian tambahan tunjangan fasilitas bagi anggota DPR Aceh sebesar Rp 25 miliar. Tingkatkan kinerja setiap anggota DPR Aceh bukan gaji yang selalu ditingkatkan. DPR Aceh harus lebih pro rakyat dari pada pro diri sendiri. Segera tuntaskan penyelesaian 15 Rancangan Qanun yang belum selesai di tahun 2017.

Saat menggelar aksi teatrikal, para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan.
– Alahai DPRA Bak Peng bagah bak but lambat.
– Semoga 2019 nanti banyak anggota DPRA sekarang yang kena tunjang.
– DPR Aceh tambah gaji, rakyat kurang gizi, tolak tunjangan 25 milyar.
– Pak Dewan!!! Masihkah engkau memikirkan nasib rakyat Aceh???

Komentar

Berita Terbaru