oleh

UNICEF Prihatin Kebrutalan Terhadap Anak-anak selama Konflik di Tahun 2017

PENANEGERI, Internasional – Lembaga PBB, UNICEF menekankan bahwa brutalitas terhadap anak-anak ‘tidak bisa menjadi hal normal baru’

Skala serangan terhadap anak-anak di zona konflik sepanjang 2017 adalah “mengejutkan” kata United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Untuk itu UNICEF – badan di bawah PBB ini meminta semua pihak yang bertikai untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan segera mengakhiri pelanggaran dan serangan terhadap anak-anak.

“Anak-anak menjadi sasaran dan terkena serangan dan kekerasan yang brutal di rumah, sekolah dan tempat bermain mereka,” kata Manuel Fontaine, Direktur Program Darurat di UNICEF, dalam sebuah rilis berita pada hari Kamis (28/12).

“Seiring serangan ini berlanjut dari tahun ke tahun, kita tidak bisa menjadi mati rasa (numb). Kebrutalan seperti itu tidak bisa menjadi hal normal baru.”

Menurut UNICEF, anak-anak telah menjadi sasaran garis depan, digunakan sebagai perisai manusia, terbunuh, cacat dan direkrut untuk berperang dalam konflik di seluruh dunia.

Kekerasan seksual, pernikahan paksa, penculikan dan perbudakan telah menjadi “taktik standar,” dalam konflik dari Irak, Suriah dan Yaman, ke Nigeria, Sudan Selatan dan Myanmar, kata badan PBB tersebut.

Baca Juga  UNICEF Ajak Negara Seluruh Dunia untuk Tingkatkan Kesehatan Bayi

Selain trauma fisik yang harus diderita anak-anak, terlalu banyak anak-anak mengalami trauma psikososial sehingga menimbulkan saksi yang mengejutkan dan meluasnya kekerasan.

Ratusan ribu orang telah mengungsi dan banyak anak meninggal karena kurangnya perawatan kesehatan, obat-obatan atau akses terhadap makanan dan air, karena layanan ini dan rusak atau hancur dalam pertempuran.

Dalam beberapa konteks, anak-anak yang diculik oleh kelompok ekstremis mengalami pelecehan lagi setelah dibebaskan saat mereka ditahan oleh pasukan keamanan, tambah UNICEF.

Dalam siaran persnya, badan PBB menggarisbawahi perlunya semua pihak untuk bertengkar untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional untuk segera mengakhiri pelanggaran terhadap anak-anak dan sasaran infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit.

UNICEF juga meminta semua negara yang memiliki pengaruh terhadap partai-partai atau pihak-pihak yang ber konflik “untuk menggunakan pengaruh tersebut untuk melindungi anak-anak.” (*)

Komentar

Berita Terbaru