oleh

Ada 10 Kasus Pelanggaran Pemilu di Bireuen, Tiga Diantaranya Pidana

PENANEGERI, Bireuen – Panwaslih Bireuen telah menindaklanjuti informasi praktek money politik dari masyarakat. Sejauh ini  data pelanggaran pemilu ada 10, tiga pidana, selebihnya kode etik, ASN dan pelanggaran lainnya.

“Pelanggaran pemilu ada 10 data, tiga pidana, selebihnya kode etik, ASN dan pelanggaran lainnya. Tiga kasus merupakan laporan masyarakat, selebihnya temuan pengawas desa dan kabupaten,” ungkap Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran, Panwaslih Bireuen, Desi Safnita usai menggelar sosialiasi pengawasan pemilu, di Aula Hotel Djarwal, Bireuen, Selasa (16/4).

Menurutnya, dari kasus laporan tersebut akan dibahas tahap pertama, Selasa (16/4) hari ini, dan baru satu yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

”Sesuai UU No 7 hanya pemberi yang kena pidana, sedangkan penerima tidak, jangan khawatir dan tertekan, laporkan kepada kami,” sebut Desi.

Dalam menindaklanjuti laporan tersebut, tambahnya, selain keterbatasan petugas, pihaknya juga harus mengikuti aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Dijelaskan Desi, laporan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materil, salah satunya saksi, yang melihat suatu kejadian pelanggaran yang dilakukan di lapangan.

“Untuk itu saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama membantu kami, melihat suatu pelanggaran, laporankanlah kepada kami agar bisa diselesaikan dan ditindaklanjuti,” harapnya.

Sementara itu, Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Wildan Zacky mengatakan pihaknya memang terkendala dengan saksi, tahap awal laporannya menggebu-gebu, sementara saat kami datang dan minta keterangan, lalu  masyarakatnya tidak bersedia.

“Dalam mengungkap kasus pemilu, saksinya itu minimal harus dua orang, kalau satu orang bukan saksi namanya. Itulah kendalanya, bila ada saksi tapi tak berani memberi keterangan, oleh karena itu jangan takut melapor,” sebutnya.

Dijelaskannya, saksi pidana pelaku money politik dan setelah mendapat inchraht dari pengadilan, maka konsekwensinya, sebelum pemungutan suara caleg tersebut akan dicoret.

“Tapi apa bila diproses setelah pemungutan suara, bila terpilih maka bisa saja si caleg tersebut tidak bisa dilantik,” terangnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *