oleh

Aktivis HMI Demo DPRK Bireuen Tolak Revisi UU KPK

PENANEGERI, Bireuen – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen menggelar aksi demo di depan Kantor DPRK Bireuen, menolak revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI, Kamis (19/9).

Dalam aksi damai itu, mahasiswa mengusung sejumlah spanduk dan poster bertuliskan penolakan serta kecaman terkait revisi UU KPK.

Saat demo, pimpinan sementara dan anggota DPRK Bireuen ikut menemui mereka di depan pintu gerbang yang dijaga ketat personel Polres Bireuen.

Pimpinan dan anggota DPRK yang ikut menemui mahasiswa antara lain, Rusyidi Mukhtar (ketua sementara), Fajri Fauzan (wakil ketua sementara), Athahillah M. Saleh, Yufaidir, Zulkarnaini, Ismail Adam dan Zulfahmi.

Di hadapan pimpinan dan wakil rakyat itu, koordinator lapangan aksi damai, Syibran Malasi menyatakan, pihaknya dari HMI Cabang Bireuen menolak keras revisi UU KPK yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR, dan telah disahkan dua hari lalu.

Karena menurutnya, hasil tentang revisi itu telah melumpuhkan dan membatasi ruang gerak KPK, terhadap paya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga  Lakalantas di Aceh Utara, 1 Penumpang Meninggal 8 Lainnya Luka-luka

“Penolakan ini karena proses revisi itu juga dinilai janggal, mendadak dan terkesan dipaksakan. Tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan aspirasi publik,” katanya.

Dibagian lain Syibran juga mempersoalkan motivasi DPR merevisi UU KPK. Sebab, selama ini KPK tidak menyalahgunakan wewenang yang fatal, sehingga revisi UU KPK tersebut dinilai bukan hal yang mendesak.

“Untuk itu, kami menolak revisi tersebut. Kami juga mengharapkan DPRK Bireuen ikut sepakat dengan kami agar menolaknya,” pinta Syibran.

Menyahuti hal ini, Ketua Sementara DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar mengaku, pimpinan dan seluruh anggota dewan Bireuen tetap dan sangat menghargai, upaya mahasiswa yang telah menyempatkan diri menyampaikan aspirasi kepada pihaknya.

Dikatakan Rusyidi, DPRK Bireuen juga memiliki harapan yang samaseperti adik-adik mahasiswa dan tetap menginginkan, KPK harus kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

“Tapi revisi UU itu merupakan kebijakan lembaga di atas kami di Pusat. Kendati demikian,  kami tetap menampung seluruh aspirasi masyarakat, termasuk dari adik-adik mahasiswa dari HMI ini,” terangnya yang akrab disapa Ceulangiek.

Baca Juga  BPJS Kesehatan Aceh Timur Lakukan Kredensialing ke Klinik Blang Awe

Usai pertemuan itu, Syibran menyodorkan selembar surat pernyataan untuk ditandatangani bersama, baik  pimpinan DPRK dengan Koordinator Lapangan Aksi Damai HMI Bireuen.

Surat pernyataan tersebut berisi penolakan terhadap tujuh point penting revisi UU KPK yang dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga tersebut.

Sementara itu, Ceulangiek mennyatakan, pihaknya tidak dapat menadatangani serta-merta surat peryntaan itu. Alasannya, persoalan ini harus melalui kesepakatan bersama secara kelembagaan.

“Kami perlu mempelajari dan mentelaah kembali isi surat pernyataan itu bersama anggota dewan lainnya. Kami berharap bersabar, nanti akan kami akan menyampaikan jawabannya pada 27 September mendatang,” ujar  Ceulangiek.

Terakhir mahasiswa itu dapat menerima hal itu, dan mereka mengaku akan kembali menagih janji tersebut pada tanggal 27 September mendatang dan selanjutnya masa aksi membubarkan diri secara tertib.

Komentar

Berita Terbaru