oleh

APBK Bireuen 2019 Ditetapkan, Dewan Pertanyakan Status Qanun RT/RW Eks Lahan PT KAI

PENANEGERI, Bireuen – Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakayat Kabupaten (DPRK) Bireuen menyetujui Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Bireuen Tahun 2019, dan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada rapat Paripurna, Kamis (29/11) malam.

Sedangkan untuk rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tentang Pencabutan atas Qanun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum dapat disetujui, mengingat Qanun tersebut masih relevan untuk diterapkan.

Pada rapat Paripuran tersebut, anggota dewan Bireuen juga menyampaikan sejumlah saran serta masukan. Salah satunya terkait status Puskesmas Peusangan dan Pukesmas Jeunieb dapat menjadi rumah sakit tipe D.

Meminta pemarintah setempat segera melanjutkan pembangunan Gedung DPRK dan Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen yang masih terbengkalai.

Disisi lain, dewan juga mempertanyakan pembangunan ruko di lahan eks PT KAI,  bahkan gabungan komisi dan fraksi – fraksi merekomendasikan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) oleh DPRK, untuk menelusuri proses pembangunan ruko dan isu keterlibatan oknum pejabat dengan ruko tersebut.

“Kalau kita lihat pembangunan ruko di atas lahan eks PT KAI itu, daerah sudah dirugikan ratusan juta, dan telah terjadi peanggaran qanun Nomor 7 Tahun 2013Tentang RT/RW 2012-2032,” kata Ketua Fraksi Partai Aceh, Rusyidi Mukhtar S.Sos.

Sementara itu, terkait pembahasan APBK Bireuen Tahun 2019 yang disahkan pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Bireuen, Drs Muhammad Arif, dihadiri Wakil Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A.Gani SH M.Si ditetapkan untuk pendapatan sebesar Rp 1.893.415.455.903,00 dan belanja sebesar Rp 1.892.415.455.903,00 serta terjadi  surplus/defisit Rp 1.000.000.000,00.

Sedangkan pembiayaan dan penerimaan nihil, lalu pengeluaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan jumlah pembiayaan Rp 1.000.000.000,00, maka APBK 2019 Bireuen saat diposisi berimbang.

Komentar

Berita Terbaru