oleh

APDESI Menolak Nota Kesepahaman Pengawasan Dana Desa

PENANEGERI, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Dr. H. Sindawa Tarang atau akrab disapa Bung ST menjelaskan menolak Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Nota kesepahaman (MoU) ini telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jumat (20/10) lalu.

Bung ST sapaan akrab Dr. H. Sindawa Tarang menerangkan bahwa MoU itu tidak ada dasar hukumnya, dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.

“Jadi, MoU itu tak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu saya mengimbau para Kepala Desa di seluruh Indonesia jangan ada yang mau menyerahkan dokumen pemerintah desa ke oknum kepolisian,” tegas doktor bidang hukum ini kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/10).

Bung ST juga menimbang bahwa MoU itu bertentangan dengan PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 19, 22 dan 25. “MoU itu menabrak PP 12/2017 dan beberapa peraturan lainnya,” terang Ketua APDESI itu.

“Itu akan memberi peluang mengintimidasi para kepala desa. Di sisi lain, MoU itu merupakan instrumen dari kepentingan kelompok politik tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019. Oleh karena itu kita tolak,” ujar Bung ST, panggilan akrab Sindawa Tarang, kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/10).

Bung ST menyatakan sudah ada KPK, Kejaksaan Agung, BPK dan BPKP, serta Inspektorat Kabupaten maka pelibatan Polri secara khusus dalam pengawasan dana desa menurutnya suatu keanehan dan hanya akan menambah ketakutan kepala desa dalam menggunakan dan mengelola dana desa.

“Justru nanti akan banyak dana desa yang tak terserap, karena kepala desa takut. Akibatnya, proyek infrastruktur untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan terhambat,” paparnya sambil mempersilakan bila ada oknum kepala desa menyelewengkan dana desa ditindak tegas seperti terjadi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Bung ST menjelaskan bahwa sana desa merupakan amanat Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga siapa pun pemimpin republik ini wajib mengalokasikan dana desa setiap tahunnya.

Audit dana desa sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan di daerah-daerah pun mengawasi dana desa dengan ketat. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *