oleh

APDESI : Pansus Migas Harus Ketahui Tentang Dana CSR

-Aceh-111 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Utara mengomentari perihal pembentukan Pansus Migas. APDESI dalam hal ini berharap Pansus tersebut harus benar-benar mengetahui tentang persoalan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Ketua APDESI Aceh Utara Abubakar mengatakan, pembentukan tim Pansus DPRK tersebut cukup bagus. Pansus itu sedang menjajal kemampuan Advokasi, meski lahir dan hadir pada saat pesta demokrasi hendak dimulai.

“Namun Pansus itu harus mengetahui besarnya dana CSR dari perusahaan, karena yang itu wajib dilakukan oleh setiap perusahaan standar nasional. Konsep CSR yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas juga mencakup lingkungan. Pasal 74 ayat (1) UU PT berbunyi ‘Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,” kata Abubakar, Selasa (15/1).

Menurutnya, CSR itu diberikan dalam bentuk layanan dasar seperti meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Abubakar berharap Pansus Migas itu harus benar-benar memiliki kapasitas dan keahlian.

Baca Juga  571 Desa di Aceh Belum Tarik ADD, Ini Tanggapan APDESI

“Jangan sampai ditipu oleh perusahaan. Bek sampe jok lumo saboh, peugah nyan CSR (Jangan sampai kasih sapi satu ekor, bilang itu CSR). Pembentukan Pansus Migas menelan biaya Rp 220 juta. Jadi, jangan hanya menjadi akting di awal tahun, melainkan biaya kerja untuk memperoleh hasil yang maksimal dan ini menjadi tolak ukur layak tidaknya mereka untuk mewakili rakyat Aceh utara,” ujar Abubakar.

Lebih jauh Abubakar mengatakan, dua blok ekplorasi hasil alam, yaitu NSB dan NSO dan kedua blok itu dikuasai Pertamina Hulu Energi (PHE). Abubakar menyayangkan kedua blok itu belum jelas soal bagi hasilnya.

“Misalkan daerah mendapatkan 10 % dari hasil pengelolaan yang di lakukan PHE. Hasil ini sarat dengan permainan matematis. PHE bisa saja tidak mempublikasi hasil yang sesungguhnya. Makan dalam hal ini Pansus dan pemerintah jangan terlena dengan persentase, sedangkan hasil baku mereka tidak diketahuinya,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT mengatakan, Pansus Migas tidak hanya fokus terhadap PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang saat ini mengelola Blok NSB dan Blok NSO.

Baca Juga  Bukan Daerah Rawan, APDESI Aceh Deklarasi Pemilu Damai

Menurutnya, Pansus Migas itu meliputi pemantauan semua perusahaan Migas yang melakukan eksplorasi dan ekploitasi gas alam di Kabupaten Aceh Utara, baik itu di darat maupun di lepas pantai.

“Fokus Pansus Migas menyangkut lingkungan, limbah, dan CSR, serta soal perekrutan tenaga kerja di perusahaan migas yang beroperasi di Aceh Utara, termasuk hak-hak khusus untuk daerah penghasil,” tandas Zubir HT.

Sebagaimana diketahui, Pansus Migas ini memiliki anggota sembilan orang, yaitu Junaidi, Anzir, Ismed Nur Aj. Hasan, Tantawi, Zubir HT, Abdul Mutaleb, As’adi, Anwar Sanusi, dan Ismail A. Jalil.

Komentar

Berita Terbaru