oleh

ASN di Bireuen Kini Wajib Lapor Harta Kekayaannya

PENANEGERI, Bireuen – Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan eselon III dan IV wajib melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH, M.Si saat membuka sosialisasi LHKASN, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, di Oproom kantor pemerintahan setempat, Jumat (29/3).

“Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya, maka akan ada sanksi berupa peninjauan kembali, baik itu penundaan atau pembatalan pengangkatan jabatan struktural maupun fungsional,” katanya.

Dikatakan Wabup, kebijakan tersebut menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi yang dimonitor oleh Kementerian PAN-RB.

Dalam surat edaran tersebut, sambungnya, juga diamanahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini akan Inspektorat tetap memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN.

“Ketentuan ini secara tidak langsung dapat melindungi ASN dari bentuk fitnah terkait kekayaan yang dimiliki, mencegah timbulnya praktek KKN di kalangan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bireuen,” sebutnya.

Dalam aturanya, ASN merupakan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, dituntut memahami ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi, dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

Baca Juga  Dana BOS untuk PAUD, SD, dan SMP di Bireuen Tembus Rp 11,6 Miliar

Sementara itu Inspektur Inspektorat Bireuen, Drs Syahabuddin mengtakan, nantinya pejabat wajib mengisi formulir secara manual melalui sistem aplikasi ke Menteri Aparatur Negara (Menpan) RI.

“Ketentuan pengisian dan pelaporan paling lambat 31 Maret 2019. Selanjutnya paling lambat April 2019 dan masih bisa melapor, tetapi ini dikatagorikan laporan terlambat,” terangnya.

Komentar

Berita Terbaru