oleh

ASN Tersangkut Korupsi di Bireuen Belum Dipecat

PENANEGERI, Bireuen – Sejauh ini, tujuh Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Bireuen yang terjerat kasus korupsi belum dipecat oleh Kepala Daerah setempat.

Sementara, kepala daerah telah diberikan tenggang waktu hingga Maret 2019 agar memecat ASN yang terjerat kasus korupsi.

Bahkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga menteri dan Surat Edaran Mendagri, ASN yang terbukti korupsi dan inkrah harus diberhentikan secara tidak hormat selambatnya 31 Desmber 2018, kemudian diberikan tenggat waktu sampai Maret 2019.

Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Deputi Bina Integritas dan Penegakan Disiplin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ditegaskan, kepala daerah yang tidak mau memecat PNS tipikor, akan mendapat sanksi berat, yakni diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah dan harus menanggung TGR (tuntutan ganti rugi) PNS tipikor.

Dikatakanya, enggannya kepala daerah memberhentikan PNS tipikor, dikarekan ada kaitannya dengan hubungan emosional. Kepala daerah tidak sampai hati memecat karena masih ada hubungan saudara, utang budi dan lainnya.

Baca Juga  Panwaslih Langsa Gelar Rakernis Pengawasan APK pada Pemilihan Umum Tahun 2019

“Sanksi tegas itu sesuai kesepakatan bersama antara BKN, KemenPANRB, Kemendagri, BPK, BPKP, MA dan KPK,” terangnya.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf b, ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Salah satu tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah tipikor.

Menanggapi belum dilakukan pemecatan ASN yang terlibat kasus korupsi di Bireuen, Sekda Bireuen, Ir Zulkifli Sp kepada wartawan, di sela-sela kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Unsur Pemerintahan Gampong, Senin (18/3) mengaku, sejuah ini sedang dalam pendataan.

“Hingga saat ini sedang kita didata di Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,” jawabnya singkat.

Sebelumnya Kepala BKPSDM Bireuen Mawardi S.STP MSi menyebutkan, ada tujuh ASN di Bireuen yang memang terancam pemecatan.

Baca Juga  Seorang Pria di Aceh Utara Ditangkap Karena Setubuhi Janda Lansia

Diterangkannya, yang memiliki tanggungjawab untuk menandatangani surat pemecatan itu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabuapaten, dalam hal ini adalah Bupati.

“Beliau merupakan pejabat yang berwenang, pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan serta memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Mawardi.

Ditambahnkan Mawardi, sejauh ini menyangkut pemecatan ke tujuh ASBN tersebut, masih menunggu hasil uji materi (judicial review), di Mahkamah Konstitusi yang sedang diajukan oleh sejumlah ASN.

“Untuk itu, kita tunggu saja hasil putusannya, baru setelah itu akan diproses,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru