oleh

Ayah Panton Sarankan Lembaga Wali Nanggroe Diredefinisi

PENANEGERI, Aceh Utara – Pemerhati Adat dan Budaya Aceh, Syamsuddin alias Ayah Panton turut angkat bicara perihal keberadaan Lembaga Wali Nanggroe. Ayah Panton menyarankan lembaga itu untuk diredefinisi agar dapat berjalan sesuai subtansinya.

Menurut Ayah Panton, dalam Qanun Wali Nanggroe terdapat beberapa poin yang semestinya perlu diredefinisi. Wali Nanggroe sebagai pemangku adat Aceh, menurutnya harus memiliki hak untuk politik dan hak pemerintahan.

“Harus diredefinisi dulu. Ketika hari ini Wali Nanggroe punya wewenang sebagai pemangku adat, harus ditanya adat apa. Kalau yang dimaksud itu adat istiadat Reusam, apakah Wali Nanggroe mengrus Reusam,” tutur Ayah Panton kepada Penanegeri.com, Jumat (7/12).

Namun, sambungnya, jika pemangku adat yang dimaksud adalah adat Poe Teumeureuhoem, maka Wali Nanggroe memiliki hak untuk politik dan pemerintahan.

“Jadi, Wali Nanggroe harus menjadi kepala pemerintahan. Pemerintahan apa? Ya pemerintahan adat. Kemudian mengenai hak politiknya, Wali Nanggroe sebagai senator di Aceh. Kalau ada yang katakan politik itu kan sudah ada DPR, itu tidak tepat. Karena DPR wakil rakyat, bukan wakil partai,” ujarnya.

Baca Juga  Angin Kencang Landa Aceh Utara, Rumah Warga Tertimpa Pohon

Ketua Majelis Seniman Aceh itu mengatakan, jika seandainya Wali Nanggroe diumpamakan sebagai senator di Aceh, maka anggota di bawahnya adalah mukim-mukim di setiap kabupaten.

“Begitu juga di tingkat kabupaten jika punya semacam wadah di bawah Wali Nanggroe, maka mukim-mukim di kecamatan akan berfungsi dan punya peran. Sehingga tidak tumpang tindih dengan camat. Maka ke depan Lembaga Wali Nanggroe harus diredefinisi,” tukas Ayah Panton.

Harus Mampu Khutbah

Ayah Panton juga meminta pihak-pihak terkait agar menyeleksi calon Wali Nanggroe selanjutnya secara selektif, sehingga Wali Nanggroe nantinya benar-benar dijabat oleh sosok yang mengerti berbagai lini dan yang lebih penting adalah memahami tentang keagamaan.

Hal itu disampaikannya, mengingat jabatan Malik Mahmud Al-Haythar selaku Wali Nanggroe Aceh perdana akan berakhir pada 16 Desember 2018 mendatang.

“Calon Wali Nanggroe harus memiliki karakteristik daerah. Harus orang dikenal dan mengenal Aceh. Artinya, dia harus memiliki pemahaman khusus tentang adat, budaya dan lain-lain. Terlebih penting adalah memahami tentang keagamaan, misalnya mampu baca Alquran dan mampu berkhutbah,” ujarnya lagi.

Baca Juga  Kantor Kemenag Aceh Utara Buka Help Desk Berkas CPNS 2018

Dalam Qanun Al Asyi, lanjutnya, memang pada dasarnya tidak disebutkan calon Wali Nanggroe mampu baca Alquran. Tetapi harus mampu membaca Alfatihah secara fasih.

“Jika sudah bisa membaca Alfatihah secara fasih, maka orang itu ada mengaji dan mustahil jika seorang Aceh tidak bisa mengaji. Kemudian dia harus mampu jadi imam serta mampu mempersatukan rakyat. Makanya saya katakan Wali Nanggroe itu harus diredefinisi,” pungkas Ayah Panton.

Komentar

Berita Terbaru